Renstra

LAPORAN MASUKAN ARAH KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANGAN RESTRA K/L TERKAIT BIDANG KEUANGAN DAERAH

I. PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2015 -2019 



Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L yang merupakan penjabaran RPJMN Nasional

Sumber: Permen PPN No.5 Tahun 2014

•Berpedoman pd rancangan awal RPJMN •Tertuang dalam Renja K/L dan RKA K/L

BAGAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA K/L

Sumber: Permen PPN No.5 Tahun 2014

II. MASUKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA K/L DALAM NEGERI 

1.

2. 3.

Isu strategis yang terkait dengan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah mencakup: Efektivitas dana transfer; Kemampuan keuangan pemerintah daerah; Kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

KOMPOSISI DANA TRANSFER (MILYAR RUPIAH) 500.000,00

Dana Perimbangan (Daper) 450.000,00

Otsus & Penyesuaian 400.000,00 350.000,00 300.000,00

250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah

Alokasi dana transfer terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin banyaknya wewenang yang diberikan kepada daerah

PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN 2001-2013 350.000,00

60

DAU

DBH

DAK

Total (% Growth)

300.000,00

50

250.000,00

Billion IDR

40 200.000,00 30 150.000,00 20 100.000,00

10

50.000,00

0,00

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah

Alokasi dana Perimbangan didominasi oleh alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) yang bertujuan mengatasi ketimpangan horizontal

1. EFEKTIFITAS DANA TRANSFER 

Masalah :    



skema DAK yang relatif top-down, belum mengakomodasi usulan daerah, proses penentuan pool fund DAK, total alokasi yang relatif rendah ketentuan penggunaan DAK yang belum bersifat outputbased

Cara atasi : 



Tingkatkan efektivitas  desain mekanisme monitoring dan evaluasi untuk pelaporan block grant spt DAU dan DBH pemberian DAK idak terlampau rigid dan lebih bersifat ouput based.

2. KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH Trend Komposisi Pendapatan Daerah 450.000.000,00

Dalam juta rupiah

400.000.000,00

350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00

-

Dana Perimbangan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 276.101.249,2 281.287.603,6 306.659.431,1 344.866.944,9 406.494.043,0 433.212.692,1

PAD

64.740.085,85 67.565.170,49 81.150.011,07 109.239.351,7 132.054.847,3 140.328.217,1 Lain-lain Pend. Daerah yang sah 26.587.405,54 29.350.910,29 45.793.724,01 73.621.570,80 86.945.026,78 79.970.881,66

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber penerimaan daerah terutama berasal dari Dana Perimbangan, namun PAD (Pendapatan Asli Daerah) mulai mengalami pertumbuhan dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan Dana Perimbangan.

2. KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kenaikan Penerimaan PDRD (dalam jutaan rupiah) Tahun

PDRD

PAD

Total Pendapatan

PDRB Harga Berlaku

PDRD/ PAD/TP PDRD/PDRB PAD

2009

52.794.215

64.456.650 393.083.164 4.653.539.246,22

82%

16%

1,13%

2010

63.875.581

81.236.047 448.821.059 5.293.856.970,11

79%

18%

1,21%

2011

87.353.116 109.212.832 546.799.831 6.020.994.079,64

80%

20%

1,45%

2012*)

89.854.753 112.744.695 577.051.126 6.690.251.598,74

80%

20%

1,34%

2013*)

113.026.856 139.616.362 675.254.703 7.398.095.511,46

81%

21%

1,53%

2014**) 135.314.240 166.001.739 745.973.921 8.080.215.161,77

82%

22%

1,67%

2015**) 150.450.226 183.742.809 817.608.307 8.779.484.320,36

82%

22%

1,71%

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan PAD pada periode tahun 2009 s.d. 2012 mencapai rata-rata 25% dan periode tahun 2013, di mana lebih dari 80% berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. KEMAMPUAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH Lebih berfokus pada pengaturan basis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah; mengacu pada UU no 28 th 2009 ttg PDRD.  Perubahan signifikan dari UU, antara lain : 





devolusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan – Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perubahan dari official assessment menjadi self-assessment.

3. KUALITAS BELANJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 47,37%

50,00% 41,88%

46,21%

43,15%

43,96%

41,93%

40,00%

30,00%

20,00%

27,60%

18,78% 11,74%

26,29%

19,28% 11,28%

22,18% 19,03% 11,41%

24,84% 21,72% 21,25%

21,84% 20,05%

20,93%

14,15%

12,30%

10,82%

Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa

Belanja Lain-Lain

10,00%

0,00% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: Kementerian Keuangan

Mayoritas belanja daerah merupakan belanja pegawai, sementara belanja modal dan barang & jasa maisng – masing kurang dari 30% dan 20%.

3. KUALITAS BELANJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

persentase pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk belanja pegawai, yaitu sekitar rata-rata di atas 40 persen di tahun 20082013 dibidang pendidikan dan adm pemerintahan  tingkat realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja pegawai di kabupaten atau kota lebih tinggi daripada tingkat provinsi terkait dengan terbatasnya fungsi dan kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah provinsi  Kualitas belanja pemerintah daerah antara lain dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan (budget) tahunan dan jadwal proses penganggaran yang sama dengan pemerintah pusat 

B. SASARAN BIDANG 1. Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah Sasaran : (a) Meningkatnya Local Taxing Power sehingga Pemerintah Daerah memiliki diskresi dari segi penerimaan (b) Meningkatnya Potensi Penerimaan Daerah Lainnya, baik dalam bentuk Obligasi dan Pinjaman Daerah, kerja sama dengan pihak swasta

2. Meningkatnya Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Sasaran: a) Meningkatnya Belanja Pembangunan (Infrastruktur) b) Implementasi Penganggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam APBD pemerintah daerah dan penerapan sistem monitoring internal c) Implementasi PBB (Performance Based Budgeting) dan MTEF (Medium Term Expenditure Framework) yang didasarkan pada kinerja dan output atau outcome

3. Meningkatnya keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik  Sasaran: a) Menyempurnakan arah kebijakan Dan Transfer ke Daerah dari aspek efisiensi, efektifitas, dan kecukupan serta menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas b) Menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi Dana Transfer bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah; c) Melaksanakan kebijakan revitalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), baik dari aspek perencanaan, penganggaran, monitoring, hingga evaluasi.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Kemampuan Fiskal Daerah  Arah kebijakan  Meningkatkan local taxing power.  a) b)

c)

d)

Strategi : Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah, Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpa menciptakan high cost economy; Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah

1. Kemampuan Fiskal Daerah  Arah kebijakan meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya.

Strategi : a) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; b) Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; c) Pengembangan dan penataan retribusi daerah; d) Pengembangan skema penerimaan lain seperti pengelolaan aset, KPS, dll. 

2. Kualitas belanja pemerintah daerah  Arah kebijakannya  meningkatkan belanja pemerintah daerah yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan.  a) b) c)

d)

e)

Strategi : Peningkatan proporsi belanja modal; Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; Implementasi penganggaran SPM dalam kerangka MTEF (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah /KPJM) di APBD; Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, melalui e-government.

3. Efektivitas, monitoring dan evaluasi dana transfer  Arah kebijakannya  Penyempurnaan Kebijakan Dana Transfer ke Daerah.  a) b) c) d) e)

Strategi : Penyempurnaan peraturan turunan terkait amandemen UU No.32/2004; Penyempurnaan revisi UU No.33/2004 dan regulasi turunan yang terkait; Evaluasi DBH SDA dan DBH Pajak sebagai bagian dari devolusi penerimaan; Peningkatan total DAK melalui pengalihan jenis transfer lainnya yang relatif sama targetnya dengan DAK; Perbaikan skema DAK terutama melalui simplifikasi bidang DAK, penggunaan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan DAK oleh daerah sebagai dasar pengalokasian DAK, penyesuaian besar dana pendamping, dan fokus pelaksanaan DAK antara lain pada pencapaian SPM.

3. Efektivitas, monitoring dan evaluasi dana transfer  Arah kebijakannya  penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer Strategi : (a) Penataan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkat provinsi secara on-line; (b) Penerapan skema evaluasi dan penetapan alokasi dana transfer sesuai kinerja dalam sistem transfer yang ada saat ini; (c) Penataan mekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsus melalui pelibatan aktif masyarakat. 

TERIMA KASIH