TTPK 2014130029 RIA RESTA TAMARA PERILAKU POLITIK DAN SISTEM POLITIK

Nama : Ria Resta Tamara
NPM : 2014130029
Mata Kuliah : Teori - teori Politik Kontemporer
TEORI PERILAKU POLITIK
Perilaku politik berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu politic behaviour. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berarti negara dan teta yang berarti urusan. Politik secara umum menyangkut proses tujuan negara dan cara melaksanakannya. Perilaku berasal dari dua kata yaitu "peri" berarti cara berbuat lakukan perbuatan dan "laku" berarti perbuatan,kelakuan,cara menjalankan. Jadi, Teori perilaku politik adalah paham yang menjelaskan tentang pengaruh terhadap pandangan politik seseorang atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai individu politik.
Mengambil pernyataan dari Sujiono Sastroatmodjo bahwa perilaku politik adalah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah dan antar kelompok masyarakat, dalam rangka proses pembuatan keputusan, kebijakan dalam bidang politik, pada dasarnya disebut dengan perilaku politik. Yang selalau melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik, karena fungsi mereka dalam bidang politik.
Apakah perbedaan perilaku politik dan sikap politik ? Perilaku politik meliputii tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan, sikap politik adalah hubungan diantara yang melekat pada keyakinan dan mendorong seseorang untuk mennaggapi situasi politik dengan cara tertentu.
Teori perilaku politik dibagi menjadi dua yaitu : 1. Teori perilaku defensif adalah perilaku individu atau kelompok bersifat reaktif dan protektif untuk menghindari tindakan penyalahgunaan atau perubahan. 2. Teori image management adalah suatu proses yang ditempuh individu dalam upaya mengendalikan kesan orang –orang lain tentang dirinya. Diantaranya promosi diri dalam public, penyajungan lewat media massa, menyenangkan orang lain, merakyat, konformitas.
Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum,disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.
Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu
Perilaku politk lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok) Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun keompok) disebut partisipasi politik.



TEORI SISTEM POLITIK
Teori Sistem Politik berasal dari dua kata. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berarti negara dan teta yang berarti urusan. Politik secara umum menyangkut proses tujuan negara dan cara melaksanakannya. sistem berasal dari bahasa latin systema atau bahasa Yunani sustema yang memiliki arti suatu kesatuan dimana terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya dapat memudahkan transfer materi, energi atau informasi. Jadi, Teori sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaiana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.
Mengutip pernyataan dari David Easton adalah Interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat. Sedangkan, pernyataan menurut Gabriel Almond bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. 
Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya dapat dipisahkan melalui tiga dimensi: polity,politik, dan policy (kebijakan).
Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.
Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem. Umpan balik (feedback) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output.
Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan dimana bagiannya satu sama lain tergantung secara fungsional, yang mempunyai batas – batas tertentu tapi merupakan komponen daripada satu keutuhan yang bulat. Contoh : dalam sistem politik, kelahiran partai politik dengan sendirinya akan merubah suatu sistem baik kemampuan domestik maupun internasional.
Suatu sistem politik terdiri dari peranan para warga negara. Orang yang sama dalam sistem politik dapat sekaligus memainkan peran dalam sistem ekonomi, sosial dan lainnya. Sistem politik bukan diatur oleh perorangan melainkan melembaga