ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK SYARIAH

ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK

Lukman Santoso, MH

Latar Belakang • Secara terminologi, ‘asas’ bermakna dasar, alas, fundamen. Asas juga didefinisikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. • Jadi asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

Lanjutan... • Asas menurut Bellefroid adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum tersebut. • The Liang Gie menyebut asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Lanjutan... • Sudikno Mertokusumo, yang memberi penjelasan sebagai berikut: Pengertian asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum...,

• Dari pengertian asas hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan kaidah hukum konkrit (nyata), melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. • Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturan yang konkrit.

• Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturanperaturan selanjutnya.

Fungsi Asas Hukum • Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. • Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (rechtsgels) sebagai berikut: Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem check and balance.

AZAS – AZAS DALAM HUKUM PERJANJIAN Dalam hukum perikatan, terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: 1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), 2. Asas konsensualisme (consensualism) 3. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) 4. Asas itikad baik (good faith) 5. Asas kepribadian (personality).

1. Asas Kebebasan Berkontrak • Azas ini merupkan perwujudan ps.1338 • Azas ini memberikan kebebasan untuk: a) Berbuat/tidak berbuat sesuatu b) Mengadakan perjanjian dgn siapapun c) Menentukan isi dan bentuk perjanjian.

• Kebebasan berkontrak memberikan jaminan untuk: a) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; b) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; c) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; d) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan e) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan kepatutan.

 Menurut Pitlo yang dikutip J.Satrio bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPer azas kebebasan berkontrak adalah meliputi: - Orang bebas untuk membuat kontrak - Bebas untuk mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat perbuatannya - Bahkan orang dapat memperjanjikan bahwa ia hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja.

Lanjutan... Asas ini mengandung SISTEM TERBUKA, yang mengandung makna bebas membuat perjanjian. Pasal 1338 (1) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Perkataan “semua” berisi suatu pernyataan bahwa kita dibolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.

Lanjutan... • Sistem terbuka dalam hukum perjanjian juga memungkinkan kita untuk membuat perjanjian diluar KUHPer. Misalnya, UU hanya mengatur perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa

2. Asas konsensualisme • Arti AZAS KONSENSUALISME ialah pada dasarnya perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. • Jadi pernyataan sepakat tanpa pernyataan secara tertulis (formalitas) telah mempunyai kekuatan mengikat, contoh dalam jual beli, tukar menukar.

• Tetapi ada kalanya UU menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan “barang tetap”). • Asas konsensualitas lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata

Teori Kesepakatan  Ada 4 teori yang terjadinya kesepakatan (Mariam Darus Badrulzaman): • a. Teori Kehendak (wilstheorie) • Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakannya kehendak pihak penerima. • b. Teori Pengiriman (verzendtheorie) • Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

Lanjutan... • c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) • Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan). • d. Teori Penerimaan (ontvangstheorie) • Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

3. Asas Mengikatnya Perjanjian Asas ini juga disebut Pacta sunt servanda. Artinya, Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undangundang. Mengikat artinya para pihak yang membuat perjanjian berkewajiban untuk mentaati & melaksanakan perjanjian (lihat pasal 1338 ayat 1 KUHPer).

Lanjutan... • Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas iktikad baik • Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” • Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Lanjutan... • Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. • Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. • Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat indikator yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut normanorma yang objektif.

5. Asas Kepribadian • Asas kepribadian dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHPer, yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. • Suatu perjanjian hanya meletakkan hakhak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

Asas-asas Perjanjian (Nasional) • Disamping kelima asas diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

6. Asas Kepercayaan • Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari.

7. Asas Persamaan Hukum • Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

8. Azas Keseimbangan • Azas keseimbangan hadir untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan azas-azas pokok hukum yang dikenal dalam KHUPer, yang berdasarkan latar belakang dan pemikiran individualisme di satu pihak dan cara berfikir bangsa indonesia pada pihak lain.

Lanjutan... • Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. • Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks asas keseimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih dari itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal suatu perjanjian.

Lanjutan... • Sutan Remy Sjahdeni menyebut bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah.

9. Asas Kepastian Hukum • Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

10. Asas Moralitas • Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. • Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. • Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

11. Asas Kepatutan • Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

12. Asas Kebiasaan • Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

13. Asas Perlindungan • Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. • Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas Asas Perjanjian dalam Islam • Syamsul Anwar mengemukakan 8 asas; 1. Asas ibahah (mabda’ al-ibahah) 2. Asas kebebasan (mabda’ hurriyah) 3. Asas Konsesnualisme (mabda’ alradha’iyyah) 4. Asas janji mengikat 5. Asas keseimbangan (mabda’ at-tawazzun) 6. Asas Kemaslahatan (al-maslahah) 7. Asas Amanah 8. Asas Keadilan (al-’adalah)

Perbandingan Asas-asas Kontrak Hukum Perikatan 1. Asas Kebebasan berkontrak (pasal 1338 (1) KUHPdt 2. Asas Konsensualitas pasal 1320 (1) KUHPdt 3. Asas Pacta Sunt Servanda pasal 1338 (1) KUHPdt 4. Asas Iktikad baik pasal 1338 (3) KUHPdt

Hukum Kontrak Syariah 1. Asas Kebebasan (AlHurriyah) Al Maidah 5 : 1 2. Asas Kerelaan (Al-Ridho / An taradhim) An Nisa’ 4 : 29 3. Asas Kepastian Hukum dan Al kitabah (Tertulis) Bani Israil 17 : 15, Al Maidah : 1 4. Asas Beriktikad Baik ( AlAmanah ) Al Haj 22 : 24 35

Lanjutan.. 5. Asas Personalitas 5. Asas Kepribadian (Akhlakul (Kepribadian) pasal 1315 dan Karimah) Al Baqoroh 112 1340 KUHP 6. Asas Kejujuran dan 6. Asas Moralitas Kemanfaatan (Al Ahzab 33 : 70) 7. Asas Persamaan Hukum

7. Asas Persamaan (Al Musawah) Hujurat 49 : 13 dan Al Ahzab 33 : 70

8. Asas Perlindungan 8. Asas keadilan (Al ‘adalah) Al Anbiya’ 21 : 112 dan Al A’raf 7 : 29) 36

Conclusion • Setiap perjanjian harus taat asas, jika tidak maka berimplikasi pada: • - Wanprestasi • - Perbuatan Melawan Hukum

Hikmah

Jadikan hal baik sebagai hukum disekitar kita

Sekian dan Terima Kasih