commonwealth of australia

Muhammad Darmawan Ardiansyah/1112113000007COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
Muhammad Darmawan Ardiansyah/1112113000007
Australia sebagai sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki sebuah konstitusi. Secara umum konstitusi adalah dasar negara yang dijadikan negara tertentu sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dalam upaya mencapai kemajuan. Australia merupakan negara yang unik di mana Australia mengadaptasi nilai dalam sistem pemerintahan mereka yang berasal dari Inggris. Tidak hanya sistem pemerintahan, konstitusi Australia juga dipengaruhi oleh negara tersebut. Berbeda dengan Inggris yang tidak memiliki Undang-undang Dasar (UUD) Tertulis, Australia memiliki UUD Tertulis yang terdiri atas delapan bab. Berbicara mengenai proses pembentukkan konstitusi, Australia memerlukan proses yang cukup panjang untuk bisa mencapai konstitusinya saat ini. Konstitusi Australia mulai dibentuk pada Konvensi 1890. Proses pembentukkan konstitusi Australia ini juga menjadi tonggak awal berdirinya negara Australia yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1890, perwakilan dari tiap-tiap koloni dan teritori di Australia berkumpul di Australia Selatan untuk menghadiri rapat besar dengan agenda pembentukkan konstitusi atas dasar semangat persatuan dan kesatuan koloni.
Konvensi Konstitusi Pertama yang diselenggarakan pada 1891 dihadiri oleh 6 koloni Australia dan Selandia Baru. Konvensi ini gagal mencapai kesepakatan pembentukan kesatuan karena setiap delegasi masih mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan koloni. Namun menjadi awal persiapan naskah konstitusi yang akan didiskusikan lebih lanjut.
Konvensi Konstitusi Kedua berlangsung pada 1897/1898 dengan para delegasi yang dipilih mewakili koloninya, bukan pemerintah koloni. Pada konvensi ini delegasi Queensland tidak hadir, sementara Selandia Baru memilih untuk membentuk negara kesatuan. Orientasi dalam konvensi kedua ini adalah pembentukan federasi dan draf konstitusi Australia. Tanpa menunggu Australia Barat, kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federasi itu ke Inggris untuk disahkan oleh parlemen Inggris. Pemerintahan Inggris dalam tahun 1900 mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan pembentukan federasi tanpa Australia Barat.
Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Commonwealth of Australia terdiri dari enam bagian serta sistem pemerintahannya mirip dengan Amerika Serikat. Yang dimana kekuasaan diserahkan kepada pemerintah sentral ( federal), dan sisanya berada pada Negara bagian atau state. Dengan demikian di Australia terdapat dua susunan pemerintahan, yaitu pemerintahan sentral atau pemerintahan federal dan pemerintahan Negara bagian.
Parlemen tingkat pusat mempunyai dua kamar: House of Representatives dan Senat. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU. House of Representatives, mengusulkan sebagian besar rancangan UU.
Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan sendiri yang dapat diamandemen parlemen setempat tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, infratruktur, dll.