CONTOH KONTRAK KERJA

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA No.015/SPKK/X/2012

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Oktober Dua Ribu Dua Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama : Wahyu Andhyka Kusuma, S.Kom Alamat : Jl Kolonel Sugiono Vd/10 Malang Telp : 08973127396 Yang bertindak atas nama individu dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.

Nama : Alamat : Telp : Yang bertindak atas nama individu dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam pasal-pasal berikut : PASAL 1 Bentuk Kerjasama 1. 2.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan bekerjasama dalam sistem sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA memberikan tugas kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas melakukan Pembuatan Aplikasi Apotik dengan daftar kebutuhan diluar pasal dalam perjanjian ini b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah meliputi kegiatan : 1. Membantu merancang kebutuhan Pembuatan Aplikasi Apotik. 2. Pembuatan Aplikasi Apotik yang terdiri dari Pembelian, Penjualan, Gudang, Stok, Laporan, Manajemen. c. Pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk PIHAK KEDUA. d. Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang bersangkutan. PASAL 2 Jangka Waktu pelaksanaan

1. Jangka waktu pelaksanaan adalah terhitung sejak 18 Oktober 2012 sampai dengan 1 Desember 2012. PASAL 3 Hak dan Kewajiban 1. PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima pekerjaan dan menyatakan sanggup mengerjakan sampai selesai dengan hasil baik sesuai dengan ketentuan diatas. 3. PIHAK KESATU berhak mendapatkan data-data yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna menyelesaikan pekerjaan tersebut. 4. PIHAK KESATU wajib melaporkan perkembangan pekerjaan setiap hasil monitoring harian dalam bentuk catatan log bookkepada PIHAK KEDUA.

5. PIHAK KESATU wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai pada Pasal 1 Ayat ke PIHAK KEDUA secara lengkap dan baik (running well). 6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengedarkan, memasarkan, menjual, menggandakan atau mempublikasikan hasil pekerjaan tanpa seijin tertulis dari PIHAK KESATU. PASAL 4 Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai kontrak perjanjian sebesar Rp. 3000.000,(Tiga Juta Rupiah) belum termasuk pph, dan PIHAK KESATU menyetujui nilai kontrak yang dimaksud. 2. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan tiga kali. 3. Pembayaran dilakukan tiga kali dengan ketentuan : a. Pembayaran pertama pada saat perjanjian kontrak ini ditandatangani. b. Pembayaran kedua pada saat pekerjaan disetujui telah mencapai minimal lima puluh persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. c. Pembayaran ketiga dilakukan pada saat pekerjaan di disetujui telah mencapai seratus persen dari pekerjaan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama. d. Pembayaran dilakukan maksimal tiga hari setelah dilakukan kesepakatan. PASAL 6 Denda Keterlambatan 1. Apabila PIHAK KESATU ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap tahapan sesuai waktu pelaksanaan yang telah disepakati yang diatur pada Pasal 2 dimuka, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda sebesar 2 % setiap hari dihitung dari nilai kontrak sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 dimuka. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak memenuhi pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 5 ayat 2, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% perhari keterlambatan dihitung dari nilai kontrak. PASAL 7 Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila melalui jalan sesuai Pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dicapai, maka dibutuhkan Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil PIHAK KESATU, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang yang Independen yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrase mengikat kedua belah pihak. 3. Apabila cara yang ditempuh diatas tidak dicapai, maka penyelesaiaan diajukan kepada pihak berwenang atas dasar Hukum Perundangan yang berlaku. PASAL 8 Aturan Lain-lain 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur

lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Rincian Ruang Lingkup yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini. 3. Didalam pekerjaan tidak termasuk instalasi, pelatihan, manual dan garansi kecuali dilakukan kontrak tersendiri untuk melengkapi kontrak ini. PASAL 9 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangainya kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka. 2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap KESATU dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Wahyu Andhyka Kusuma, S.Kom

PIHAK KEDUA