Critical Review Journal Sistem Transportasi

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2015 SISTEM TRANSPORTASI (RP-141310)

CRITICAL REVIEW JOURNAL STANDAR JALAN YANG BERWAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Muhammad Ermando N S 3613100013

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena tak lepas dari rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul

Critical Review Journal Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat. Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas I mata kuliah Sistem Transportasi (RP-141310). Penulis menyadari bahwa laporan ini tersusun dengan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Ir. Sardjito, MT. sebagai dosen mata kuliah, arahan dan bimbingan beliau sangat membantu dalam penyusunan laporan ini. 2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung selama masa studi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 3. Rekan-rekan di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu memberikan dorongan dan motivasi selama proses penyusunan makalah ini. 4. Penulis yang karyanya sangat bermanfaat sebagai referensi penyusunan makalah, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu – persatu dalam muqaddimah singkat ini. Seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan laporan ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini. Untuk itu, kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun sangat kami harapkan, Akhir kata, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surabaya, 19 Maret 2015

Penulis

MUHAMMAD ERMANDO N S

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii

REVIEW........................................................................................................................................................ 1 Hakikat Jalan ............................................................................................................................................. 1 Standar Jalan dan Keselamatan Transportasi Darat ............................................................................... 1

CRITICAL REVIEW .................................................................................................................................... 2 Perkembangan Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku ......................................................................... 2 Standar Jalan dan Keselamatan Transportasi Darat ............................................................................... 5 Kelebihan dan Kekurangan ....................................................................................................................... 6 KESIMPULAN .............................................................................................................................................. 7

LESSON LEARNED ..................................................................................................................................... 8 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................................... 9

MUHAMMAD ERMANDO N S

ii

REVIEW Hakikat Jalan Untuk memperkaya wawasan mengenai peraturan dan kebijakan mengenai jalan dalam kaitannya dengan sistem transportasi, dilakukan review terhadap suatu penelitian. Penelitian tersebut berjudul “Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi Darat” yang ditulis oleh Hikmat Iskandar. Penelitian tersebut dimuat dalam Jurnal Jalan dan Jembatan volume 25 nomor 1 tahun 2008. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur. Pembahasan mengenai jalan merupakan inti dari transportasi. Jalan sebagai infrastruktur utama dalam transportasi, penyelenggaraannya telah diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang berlaku hingga sekarang. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Jalan bertanggung jawab terhadap terciptanya sistem transportasi yang berkelanjutan. Peran jalan tersebut sangat penting dalam mendukung kegiatan manusia. Untuk itu, ketetapan mengenai standar jalan sebagai acuan utama dalam perwujudan sistem transportasi yang cepat, aman, dan nyaman perlu diperhatikan melalui aspek-aspek yang ada, yang meliputi geometrik/dimensi jalan, volume/kapasitas jalan, kecepatan dan berat kendaraan yang diperbolehkan, tingkat perlayanan jalan, ruang jalan, dan lain sebagainya. Dengan aspek-aspek tersebut akan tercipta keselamatan transportasi darat. Dengan mengacu pada dasar hukum yang mengatur tentang jalan tersebut, penyelenggaraan sistem transportasi dapat diarahkan dan dikendalikan. Standar Jalan dan Keselamatan Transportasi Darat Jalan memiliki fungsi sebagai media berlangsungnya kegiatan transportasi bagi pengguna jalan. Pengguna jalan dalam memanfaatkan atau menggunakan jalan memiliki tujuan, intensitas, maupun cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kepentingan penggunan jalan yang satu dengan yang lainnya pun bervariasi. Perbedaan tersebut rentan menimbulkan pergerakan yang tidak diharapakan, salah satu contohnya yaitu kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, pengguna jalan harus memahami perihal keselamatan dalam transportasi. Keselamatan bagi pengguna jalan dapat diwujudkan dengan implementasi regulasi yang berlaku dari pemerintah MUHAMMAD ERMANDO N S

1

terhadap standar jalan. Jika implementasi tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik leh seluruh pemangku kepentingan, maka akan terwujud jalan yang berwawasan

keselamatan

transportasi

darat.

Pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) tersebut berupa instansi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Standarisasi penggunaan jalan telah diatur menurut peraturan yang berlaku. Ruang jalan dan bagian-bagiannya digambarkan dalam suatu bentuk geometrik jalan. Pembahasan tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 dan PP RI Nomor 34 Tahun 2006. Peraturan itu merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu UU Nomor 13 Tahun 1980 dan PP RI Nomor 26 Tahun 1985. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut tentunya dapat dikatakan cukup banyak dan signifikan. Adanya perubahan tersebut tentunya bertujuan untuk menyesuaikan peraturan yang ada sebelumnya agar sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan masyarakat. Denga melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan tersebut, kita dapat mengetahui

perkembangan

peraturan

dan

kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah, mengetahui isu kekinian terkait penyelenggaraan jalan dan sistem transportasi, serta mengetahui aplikasi dari peraturan dan kebijakan tesebut dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat.

CRITICAL REVIEW Perkembangan Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku Peraturan dan kebijakan yang dibahas dalam kajian ini yaitu peraturan dan kebijakan tentang jalan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI). Undang-Undang tentang Jalan sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 1980. Sedangkan, Peraturan Pemerintah sebelum yang berlaku saat ini yaitu PP RI Nomor 26 Tahun 1985. Berikut hasil studi komparasi perkembangan peraturan yang berlaku di Indonesia.

MUHAMMAD ERMANDO N S

2

Perbandingan UU 13/1980 dan UU 38/2004 No 1.

UU 13/1980 Penjelasan

Bab

I

terbatas,

UU 38/2004 tidak Penjelasan Bab I lebih detail dengan

mencakup asas, tujuan, dan lingkup

berbagai

macam

istilah,

mencakup

asas, tujuan, dan lingkup 2.

Pengelompokan jalan dibagi atas jalan

Pengelompokan jalan dibagi

arteri, kolektor, dan lokal yang

berdasarkan peruntukannya yaitu jalan

menurut sifatnya dibedakan menjadi

umum (dikelompokkan lagi menurut

jalan umum dan jalan khusus

sistem, fungsi, status, dan kelas) dan jalan khusus

3.

Dalam

membahas

bagian

jalan, Dalam

membahas

bagian

jalan,

menggunakan istilah Daerah Manfaat menggunakan istilah Ruang Manfaat Jalan, Daerah 4.

Milik

Jalan, Daerah Jalan,

Ruang

Milik

Jalan,

Ruang

Pengawasan Jalan

Pengawasan Jalan

Pembahasan terkait Jalan Tol (Bab VI)

Pembahasan terkait Jalan Tol (Bab V)

meliputi:

meliputi:

 Jalan Tol

 Umum

 Syarat-syarat Jalan Tol

 Syarat-syarat Jalan Tol

 Wewenang Penyelenggaraan Jalan

 Wewenang Penyelenggaraan Jalan

Tol

Tol

 Pemakaian Jalan Tol

 Pengaturan Jalan Tol  Pembinaan Jalan Tol  Pengusahaan Jalan Tol  Pengawasan Jalan Tol

5.

Tidak membahas tentang pengadaan Membahas tentang pengadaan tanah tanah dan peran masyarakat

dan peran masyarakat

Sumber: Hasil analisa reviewer, 2015

MUHAMMAD ERMANDO N S

3

Perbandingan PP RI 26/1985 dan PP RI 34/2006 No 1.

PP RI 26/1985

PP RI 34/2006

Pembahasan pada pasal 1 meliputi 10 Pembahasan pada pasal 1 meliputi 14 poin, pembahasan di dalamnya cukup poin, banyak modifikasi dan tambahan terbatas.

dari aturan sebelumnya, pembahasan lebih komprehensif.

2.

Lebih

banyak

pembina

menjelaskan

jalan

yang

subjek Selain subjek pembina jalan, juga

dibedakan dijelaskan mengenai kegiatan terkait

berdasarkan administrasi wilayah, tidak pengelolaan jalan dan pengertian jalan. ada pengertian jalan. 3.

Terdiri dari 10 Bab

Terdiri dari 11 Bab

4.

Menggunakan istilah “pengadaan

Menggunakan istilah “penyelenggaraan

jalan” untuk mengartikan

jalan” untuk mengartikan

pembangunan jalan

pembangunan jalan

Tidak dijelaskan bahwa penyelenggara

Dijelaskan bahwa penyelenggara jalan

jalan harus mendukung pertumbuhan

harus mendukung pertumbuhan

ekonomi di daerah yang sudah

ekonomi di daerah yang sudah

berkembang (non perkotaan)

berkembang (non perkotaan)

Menggunakan istilah “Satuan Wilayah

Menggunakan istilah “Pusat Kegiatan”

Pengembangan” dan jenjang kota

yang sifatnya berjenjang dalam

dalam menjelaskan tingkatan wilayah

menjelaskan tingkatan wilayah

Kurang memperhatikan gangguan

Memperhatikan gangguan jalan

jalan (kegiatan lokal, lalu lintas ulang-

(kegiatan lokal, lalu lintas ulang-alik

alik dan lalu lintas lokal)

dan lalu lintas lokal)

Tidak ada klasifikasi jalan berdasarkan

Menjelaskan klasifikasi jalan

fungsinya secara tertulis

berdasarkan fungsinya (Pasal 9)

8.

Lebar jalan arteri >= 8 m

Lebar jalan arteri >=11 m

9.

Lebar jalan kolektor >= 7 m

Lebar jalan kolektor >= 9 m

5

6.

7.

10. Lebar jalan lokal>= 6 m

Lebar jalan lokal >= 7,5 m

11. Tidak membahas jalan lingkungan

Menjelaskan tentang jalan lingkungan

MUHAMMAD ERMANDO N S

4

12. Status jalan menurut “wewenang pembinaan”

penyelenggaraan”

13. Tidak ada kelas jalan 14. Bagian

jalan

“Daerah”

Status jalan menurut “wewenang Terdapat kelas jalan

menggunakan

(Daerah

Manfaat

istilah Bagian

jalan

menggunakan

istilah

Jalan, “Ruang” (Ruang Manfaat Jalan, Ruang

Daerah Milik Jalan, Daerah Pengawasan Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan) Jalan) 15. Tidak mengatur tentang ukuran Daerah Terdapat ketentuan ukuran Ruang Milik Milik Jalan

Jalan

16. Perbedaan ukuran Daerah Pengawasan Perbedaan ukuran Ruang Pengawasan Jalan adalah sebagai berikut.

Jalan adalah sebagai berikut.

 Arteri primer >= 20 m

 Arteri primer >= 15 m

 Kolektor primer >= 15 m

 Kolektor primer >= 10 m

 Lokal primer >= 10 m

 Lokal primer >= 7 m

 Arteri sekunder >= 20 m

 Arteri sekunder >= 15 m

 Kolektor sekunder >= 7 m

 Kolektor sekunder >= 5 m

 Lokal sekunder >= 4 m

 Lokal sekunder >= 3 m  Lingkungan primer >= 5 m  Lingkungan sekunder >= 2 m

17. Penjelasan leger jalan terbatas

Penjelasan leger jalan lebih mendetail

18. Tidak ada penjelasan peran masyarakat Terdapat penjelasan peran masyarakat Sumber: Hasil analisa reviewer, 2015

Standar Jalan dan Keselamatan Transportasi Darat Standar jalan yang menjamin keselamatan penggunanya telah diamantkan pada UU 38/2004 dan PP RI 34/2006. Menurut reviewer, untuk mewujudkan terciptanya keselamatan transportasi darat, perlu adanya langkah konkrit selain pembangunan fisik saja seperti yang terdapat pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Untuk itu, reviewer menambahkan beberapa peraturan menurut Instruksi Presiden. Terkait keselamatan jalan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 2013 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang MUHAMMAD ERMANDO N S

5

Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan dan untuk pelaksanaan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui Program “Decade of Action for Road Safety 2011-2020”. Program tersebut dicapai melalui langkah-langkah terstruktur dalam bentuk pilar-pilar. Berikut bagan hierarki pilar dan penanggung jawab dari program tersebut.

Menteri PPN /Bappenas

Pilar I Manajemen Keselamatan Jalan (Menteri PPN/Bappenas)

Pilar II Jalan yang Berkeselamatan (Menteri Pekerjaan Umum)

Presiden RI

Inpres Nomor 4 Tahun 2013

Instruktif Pertanggungjawaban

Pilar III Kendaraan yang Berkeselamatan (Menteri Perhubungan)

Pilar IV Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Kepala Kepolisian Negara RI)

Pilar V Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Menteri Kesehatan)

Bagan hierarki dalam Inpres 4/2013 Sumber: Data diolah reviewer dari Inpres Nomor 4 Tahun 2013

Kelebihan dan Kekurangan Dari hasil pembahasan mengani penelitian terkait, reviewer menemukan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada penelitian tersebut. Data tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. MUHAMMAD ERMANDO N S

6

Kelebihan dan Kekurangan Penelitian No

Kelebihan Peneliti keseluruhan

1.

kebijakan

telah

Kekurangan merangkum Penelitian

peraturan yang

berlaku

dinilai

kurang

lengkap

dan sehingga data yang ada perlu dilengkapi, dan terutama terkait standar jalan dan

menyajikannya dalam bentuk tabel, keselamatan transportasi darat. sehingga lebih mudah dipahami 2.

3.

Peraturan dan kebijakan mengenai

Kurang

melibatkan

penelitian

lain

standar jalan diulas secara

dengan topik terkait, perlu ditambahkan

menyeluruh dari berbagai sumber

studi kasus untuk memperjelas isi

Belum ada penelitian sebelumnya

Banyak bagian halaman yang kosong

mengenai standar kesematan jalan

dan tidak terpakai

berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini. Tidak ada keterangan terkait jurnal yang memuat penelitian tersebut,

4.

sehingga reviewer melakukan

-

penelusuran lebih lanjut terkait jurnal tersebut. 5.

Bagian Ringkasan di awal penelitian

-

seharusnya adalah Abstrak Sumber: Hasil analisa reviewer, 2015

KESIMPULAN Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan reviewer didapatkan kesimpulan antara lain sebagai berikut. 

Substansi dalam peraturan yang baru dan berlaku hingga saat ini (UU 38/2004 dan PP RI 34/2006) jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (UU RI 13/1980 dan PP RI 26/1985) adalah lebih komprehensif, lengkap, menyeluruh, dan berdasarkan kondisi kekinian.



Dengan implementasi yang benar dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku terkait jalan, pembangunan jalan yang MUHAMMAD ERMANDO N S

7

berwawasan keselamatan transportasi darat dapat terwujud. Hal ini didukung oleh program pemerintah yang melalui program “Decade of Action for Road Safety 2011-2020” yang tertuang dalam Inpres 04/2013. 

Penulisan penelitian yang dilakukan oleh Hikmat Iskandar belum sempurna. Masih ditemukan kekurangan baik dari segi format penulisan maupun substansinya. Namun, secara keseluruhan penelitian tersebut sudah cukup baik, dibuktikan dengan ditemukannya kelebihan-kelebihan di dalamnya.

LESSON LEARNED Setelah membahas penelitian tersebut, reviewer mendapat ilmu atau lesson

learned sebagai berikut. 

Perkembangan zaman mempengaruhi keberlanjutan suatu peraturan dan kebijakan yang berlaku. Suatu peraturan dan kebijakan perlu dilakukan amandemen sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan zaman yang terjadi saat ini.



Hal-hal

terkait

penyelenggaraan

infrastruktur

jalan

tidak

boleh

sembarangan, namun harus mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku, yakni UU 38/2004 tentang Jalan dan PP RI 34/2006 tentang Jalan. 

Setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan untuk mewujudkan sistem transportasi darat yang cepat, aman, dan nyaman serta berwawasan keselamatan jalan.



Aturan tentang lebar jalan dalam peraturan yang baru lebih besar atau lebih lebar dari peraturan yang lama, hal ini merupakan tanggapan dari meningkatnya volume kendaraan sebagai dampak trend bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu.



Secara keseluruhan, dari hasil pembahasan penelitian, reviewer dapat mengetahui perkembangan peraturan dan kebijakan mengenai jalan yang berlaku di Indonesia serta standar jalan yang berlaku dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat.

MUHAMMAD ERMANDO N S

8

DAFTAR PUSTAKA Iskandar, Hikmat. 2008. Standar Jalan yang Berwawasan Keselamatan Transportasi

Darat. Jurnal Jalan dan Jembatan volume 25 Nomor 01 halaman 75-88. (https://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130926114241.pdf) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

MUHAMMAD ERMANDO N S

9