Demo

17

BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, manusia tentu tidak luput dari berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika kita berinteraksi dengan individu lain biasa ditemukan perbedaan pendapat atau pemikiran antar individu mengenai berbagai hal. Saat pengambilan sebuah keputusan dimana harus memilih satu pendapat yang dianggap paling tepat, tentu setiap individu akan berusaha menjelaskan dan mempertahankan pendapatnya apabila itu yang dianggap paling benar, individu yang merasa pendapatnya kurang pantas dipertahankan, tentu mereka akan mencoba menerima pendapat lain yang jauh lebih baik. Namun saat sebuah keputusan diambil dan ternyata keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan banyak orang, demolah salah satu solusinya (apabila dengan cara berbicara baik-baik tidak juga mendapat kesepakatan).
Penulis merasa tertarik mengangkat tema demo karena menurut penulis demo merupakan salah satu cara penyampaian protes yang terhitung sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan demo ternyata tak jarang pula berakhir dengan korban yang berjatuhan atau keributan-keributan lain. Hal ini membuat penulis menjadi tertarik untuk lebih mengetahui mengenai demo dan tata cara yang benar untuk melakukan demo.

RUMUSAN MASALAH
Apa definisi demo?
Siapakah pelaku demo?
Apakah syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan demo sesuai dengan ketentuan negara?
Adakah peraturan negara yang mengatur perihal demo?
Adakah contoh kasus demo yang dilaksanakan secara damai?
Adakah contoh kasus demo yang dilaksanakan secara tak damai?

TUJUAN MASALAH
Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi.
Mengetahui definisi demo.
Mengetahui orang yang biasa terlibat dalam demo
Mengetahui syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan demo sesuai dengan ketentuan negara.
Mengetahui peraturan negara mengenai demo.
Mengetahui contoh demo yang dilakukan secara damai
Mengetahui contoh demo yang dilakukan secara tak damai.


BAB II
PEMBAHASAN
DEFINISI DEMONSTRASI/DEMO
Demonstrasi atau demo merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat atau protes akan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan sekelompok orang yang diadakan di tempat umum. Terkadang demo dapat menimbulkan berbagai kerusakan benda, karena keinginan para pendemo agar permintaannya dilaksanakan.

PELAKU DEMO
Pelaku yang melakukan aksi demo terbagi atas:
Mahasiswa
Para pekerja tingkat bawah, seperti petani dan buruh.
Gabungan dari mahasiswa dan para pekerja tingkat bawah
Bayaran, maksudnya yang melaksanakan demo merupakan orang-orang yang telah dibayar sebelumnya.

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK BERDEMO
Dalam pelaksanaan demo kita bebas memilih tempat dan waktu sesuai dengan persetujuan, namun menurut pasal 9 (2) UU No. 9 tahun 1998, terdapat tempat dan waktu dimana berdemo tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, yakni:
Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
Pada hari besar nasional.
Sebelum kita melaksanakan demo, terlebih dahulu kita dituntut untuk memberitahukannya secara tertulis kepada Polri terdekat dimana kegiatan demo akan dilakukan. Berikut adalah tujuan pemberian surat keterangan serta tempat pelaksanaan demo:
Apabila demo akan dilaksanakan di kecamatan, maka pemberitahuan ditujukan kepada polsek setempat.
Apabila demo akan dilaksanakan di kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, maka pemberitahuan ditujukan kepada polsek setempat
Apabila demo akan dilaksanakan di kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, maka pemberitahuan ditujukan kepada polri setempat.
Apabila demo akan dilaksanakan di propinsi atau lebih, maka pemberitahuan ditujukan kepada markas besar kepolisian negara Republik Indonesia.
Pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok kepada Polri setempat paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
Adapun mengenai hal apa saja yang harus dituliskan disana adalah sebagai berikut:
Maksud dan tujuan pelaksanaan demo.
Tempat, lokasi dan rute pelaksanaan demo.
Waktu dan lamanya pelaksanaan demo.
Bentuk pelaksanaan demo.
Penanggung jawab demo. Setiap 100 orang, harus ada seorang atau 5 orang yangbertindak sebagai penanggung jawab.
Nama dan alamat organisasi kelompok atau perorangan pelaksana demo.
Alat peraga yang dipergunakan selama demo.
Jumlah peserta yang mengikuti demo.


PERATURAN NEGARA MENGENAI DEMO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.
Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:
Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
Asas musyawarah dan mufakat;
Asas kepastian hukum dan keadilan;
Asas proporsionalitas; dan
Asas manfaat.
Pasal 4
Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :
Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
Mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :
Mengeluarkan pikiran secara bebas;
Memperoleh perlindungan hukum.
Pasal 6
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
Menghormati hak-hak orang lain;
Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
Menjaga keutuhan persatuan dankesatuan bangsa.
Pasal 7
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
Melindungi hak asasi manusia;
Menghargai asas legalitas;
Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
Menyelenggarakan pengamanan.
Pasal 8
Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman,tertib dan damai.

BAB IV
BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 9
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
Unjuk rasa atau demontrasi;
Pawai;
Rapat umum; dan atau
Mimbar bebas.
Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,terminal angkutan darat, dan
Objek-objek vital nasional;
Pada hari besar nasional.
Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Pasal 10
Penyamapaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), disampaikan oleh yangbersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh polri setempat.
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Pasal 11
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)memuat:
Maksud dan tujuan;
Tempat,lokasi dan rute;
Waktu dan lama;
Bentuk;
Penanggung jawab;
Nama dan alamat organisasi, kelompokatau perseorangan;
Alat peraga yang digunakan; dan atau
Jumlah peserta.
Pasal 12
Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9, dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib danaman.
Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demontrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.
Pasal 13
Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 polri wajib :
Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
Dalampelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggung jawabmenyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pasal 14
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V
S A N K S I

Pasal 15
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11.
Pasal 16
Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satupertiga) dari pidana pokok.
Pasal 18
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agars etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1998


CONTOH DEMO SECARA DAMAI
Mahasiswa Makassar Demo Damai
Jum'at, 21 November 2014 - 16:16 wib " Moehammad Bakrie - Okezone

MAKASSAR - Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar kembali menggelar aksi di berbagai titik di Makassar.
Aksi kecaman atas kenaikan harga BBM oleh pemerintah ini digelar di depan Kantor Pertamina jalan Garuda Makassar, dipertigaan jalan Pettarani dan jalan Boulevard, serta di bawah jembatan Fly over Makassar.
Dalam aksi mereka, mahasiswa menecam kebijakan presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dengan UU No 12 tahun 2004 tentang APBN.
"Kami mendesak kepada Presiden RI Joko Widodo untuk seera mencabut kenaikan harga BBM dan berkonsentrasi untuk memberantas mafia migas," kata seorang pengunjuk rasa dalan orasinya.
Tak hanya itu, mahasiswa ini juga mengecam tindakan semena-mena aparat keamanan baik polisi dan TNI yang melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa yang telah membuat banyak korban berjatuhan.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, mahasiswa kali ini menggelar aksinya secara damai dengan tidak membakar ban dan juga menutup jalan hingga lalu lintas tidak terganggu.
Berita di atas merupakan salah satu contoh kasus demo yang pelaksanaannya dilakukan secara damai, yakni para pendemo hanya melakukan demo tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar atau pemerintahan, karena tidak merusak sarana dan prasarana. Dari berita di atas kita juga dapat mengetahui jika pelaku pendemo adalah ratusan mahasiswa, bukan pekerja atau pendemo bayaran. Munculnya aksi demo ini dikarenakan ketidakpuasan mereka atas keputusan presiden untuk menaikan harga BBM.

CONTOH DEMO SECARA TAK DAMAI
9 Motor dan Satu Mobil Jadi Barang Bukti Kerusuhan Demo FPI di Balai Kota
Rabu, 3 Desember 2014 08:34 WIB

Warta Kota/henry lopulalan
DEMO TOLAK AHOK - Ribuan anggota Front Pembela Islam melakukan aksi menolak pengangkatan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubenur di depan Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebonsirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/10). Mereka menuntut DPRD DKI Jakarta membuat Perda larangan bagi non muslim untuk memegang jabatan apapun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada di bawah Pemprov DKI. Warta Kota/henry lopulalan


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 18 tersangka kerusuhan demo Front Pembela Islam (FPI) di Balai Kota DKI, termasuk Novel Bamumin, dan Shahab Anggawi sudah resmi menjadi tahanan Kejaksaan.
Walau pada Selasa (2/12/2014) kemarin ke 18 tersangka sudah ditahapduakan, namun penahanan mereka masih dilakukan di Polda Metro. Dan status mereka yakni tahanan titipan Kejaksaan.
Sementara untuk empat tersangka yang masih di bawah umur, berkas mereka masih berproses di penyidik.
Pantauan Tribunnews.com, beberapa barang bukti yang turut dilimpahkan penyidik yakni kendaraan baik roda dua serta empat.
Barang bukti itu yakni sembilan sepeda motor baik motor bebek maupun motor matik. Serta satu unit mobil pick-up warga putih bernopol F 8764 FN dan bertuliskan Ponpes An-nur.
Baik motor maupun mobil seluruhnya dalam keadaan rusak. Kaca mobil pick-up bahkan sudah pecah dan tidak bersisa.
Beberapa barang bukti itu diletakkan di samping tahanan Krimum Polda Metro dan diberi galis police line serta dirantai oleh kepolisian.
Tidak hanya tahanan yang dititipkan di Polda Metro, barang bukti perusakan itu juga tetap berada di Polda Metro.
Untuk diketahui, pada Selasa (14/10/2014) silam penyidik Polda Metro melimpahkan empat berkas 22 tersangka kerusuhan FPI ke Kejati DKI.
Keempat berkas itu terpisah yakni berkas Novel Bamu'min, berkas Shahab Anggawi, berkas empat tersangka dibawah umur dan berkas 16 tersangka kerusuhan lainnya.
Berkas yang dinyatakan lengkap baru berkas Novel Bamu'min dan berkas Shahab Anggawi. Dan berkas 16 tersangka kerusuhan. Sementara berkas lainnya yaitu berkas empat anak dibawah umur belum lengkap.
Untuk 20 tersangka (termasuk empat tersangka di bawah umur) dikenai Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 214 tentang kekerasan melawan petugas.
Sementara untuk dua pentolan, yakni Novel Bamu'min, berkas Shahab Anggawi ditambahkan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Berita di atas adalah salah satu contoh demo yang diadakan tidak secara damai sehingga menimbulkan kerusuhan dan kerugian bagi masyarakat, karena merusak beberapa kendaraan milik warga. Kita dapat mengetahui dari berita di atas jika peserta demo merupakan sebagian masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi, yakni FPI. Aksi demo mereka dikarenakan ketidakpuasan mereka atas keputusan terpilihnya Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Contoh demo di atas bukanlah merupakan demo yang sesuai dengan ketentuan dan sebaiknya tidak untuk dicontoh oleh pendemo lain.


BAB III
PENUTUP
SIMPULAN
Demonstrasi atau demo atau unjuk rasa merupakan salah satu cara penyampaian pendapat atas ketidakpuasan atau ketidaksetujuan atas suatu putusan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik itu mahasiswa, para pekerja tingkat bawah (seperti buruh dan petani), gabungan antara keduanya, ataupun pendemo bayaran. Demonstrasi dilakukan setelah pemenuhan syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan demo dimulai. Adapun peraturan negara yang mengatur perihal mengenai demo adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dari Bab I sampai Bab VI yang berisikan 20 pasal.
Di Indonesia telah terjadi begitu banyak demo, baik yang dilakukan secara damai sampai yang dilaksanakan dengan menimbulkan kerusuhan dan bahkan kerusakan. Salah satu demo yang dilakukan dengan damai adalah demo yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa HMI di Makassar yang menentang akan keputusan Presiden untuk menaikkan harga BBM, karena para pendemo hanya berusaha mengeluarkan pendapatnya di depan Kantor Pertamina jalan Garuda Makassar, dipertigaan jalan Pettarani dan jalan Boulevard, serta di bawah jembatan Fly over Makassar. Tidak sampai melakukan perusakan atas sarana dan prasarana pemerintah maupun warga.
Sedangkan salah satu kasus demo yang menimbulkan kerugian adalah aksi demo yang dilakukan masyarakat yang terkumpul dalam organisasi FPI yang berusaha menyampaikan ketidakpuasan mereka akan diangkatnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demo yang dilakukan oleh FPI ini menimbulkan kerugian, karena mereka merusak beberapa kendaraan milik warga. Hal ini mereka lakukan karena keinginan besar mereka agar pendapatnya didengar oleh pemerintah. Namun cara demo seperti ini tidaklah layak untuk ditiru.


DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, Rachmat. 2012. Definisi Demo. [Online]. Tersedia: http://softskilltask.wordpress.com/2012/11/05/definisi-demo/. [1 Desember 2014].
___ . 2012. Apasih Arti Demonstrasi Sesungguhnya. [Online]. Tersedia: http://jayboana.blogdetik.com/2012/03/29/apasih-arti-demonstrasi-sesungguhnya/. [1 Desember 2014].
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah. 2012. Macam-Macam Demonstrasi. [Online]. Tersedia: http://immengineering.wordpress.com/2012/05/21/macam-macam-demonstrasi/. [5 Desember 2014]
Quantum Enterprise. 2009. Tata Cara Berdemonstrasi. [Online]. Tersedia: http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/10/tata-cara-berdemonstrasi/. [2 Desember 2014].
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm
Bakrie, Moehammad. 2014. Mahasiswa Makassar Demo Damai. [Online]. Tersedia: http://news.okezone.com/read/2014/11/21/340/1068960/mahasiswa-makassar-demo-damai. [6 Desember 2014].
Felisiani, Theresia. 2014. 9 Motor dan Satu Mobil Jadi Barang Bukti Kerusuhan Demo FPI di Balai Kota. [Online]. Tersedia: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/03/9-motor-dan-satu-mobil-jadi-barang-bukti-kerusuhan-demo-fpi-di-balai-kota. [6 Desember 2014].
Felisiani, Theresia. 2014. Jaksa Koordinasi Proses Hukum Empat Tersangka di Bawah Umur. [Online]. Tersedia: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/02/jaksa-koordinasi-proses-hukum-empat-tersangka-di-bawah-umur. [6 Desember2014].