Desta

Waralaba atau franchise adalah peluang usaha yang sangat diminati karena murah dan mudah untuk dijalankan. Memiliki segmen pasar yang luas dengan risiko yang kecil, franchise mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi jangan salah, peluang usaha yang serupa, yakni business opportunity atau BO juga menawarkan bisnis yang sama menguntungkan. Bahkan, oleh sebagian orang, BO masih disebut sebagai franchise.

Tahukah Anda, di mana letak perbedaan antara franchise dan BO? Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Drs Anang Suhandar, menjelaskan, kedua peluang bisnis tersebut sama-sama memberikan keuntungan, namun soal kemapanan dan kualitas, menurut Anang, franchise lebih layak untuk dijalankan.

"Di Indonesia memang lebih banyak BO dibandingkan dengan franchise. Parahnya, banyak BO yang mengaku dirinya sebagai franchise," kata Anang.

Anang bilang, ada tiga hal utama yang menjadi persyaratan sebuah peluang bisnis dikatakan sebagai franchise. Pertama, usaha tersebut harus sudah terbukti berhasil.

"Pemilik usaha harus bisa menunjukkan neraca perkembangannya usahanya selama lima tahun terakhir," terangnya.

Kedua, dia melanjutkan, usaha ini harus mempunyai keunikan, baik pada produk, maupun brand dan tampilan dari franchise tersebut. Ketiga, usaha tersebut harus memiliki atau mempunyai contoh cabang yang berhasil. Dalam hal ini, cabang tersebut sudah ramai didatangi atau dikunjungi konsumen.

"Inilah syarat-syarat yang sangat sulit dipenuhi atau dicapai oleh pemilik usaha BO. Hal ini pula yang menjadi hambatan kenapa BO sulit masuk ke dalam kategori franchise," tegasnya.

Sistem business opportunity adalah sebuah sistem usaha yang hanya membutuhkan modal dalam jumlah kecil (mulai dari Rp 1,5 juta). Cirinya ialah usaha dengan sistem ini bisa dijalankan dengan ketentuan jual beli putus. Merek atau nama sudah ada dan mitra bisnis berhak untuk menggunakan atau tidak. Kegiatan promosi tetap dilakukan tetapi tidak wajib. Usaha yang dijalankan akan bisa berubah statusnya menjadi Mandiri. Selain itu, tingkat keberhasilan pengelolaan usaha juga lebih tinggi jika ditilik dari berbagai aspek. Dan pengembangan usaha selanjutnya juga lebih bebas, tanpa campur tangan terlalu banyak pihak.

Sistem business opportunity biasanya membutuhkan biaya yang ditetapkan oleh pemilik. Umumnya berupa biaya pembelian merek dan sistem bisnis yang digunakan, atau biaya pembelian kemitraannya serta biaya royalti (biaya yang dibayarkan sesuai omset penjualan).

Biaya royalti dihitung dari persentase omset yang didapatkan setiap bulannya. Besarannya bisa bervariasi. Sebagian besar yang lain tidak memberikan jumlah royalti minimum tetapi ada juga yang melakukannya.

Selain biaya royalti, bisa juga ada biaya iklan yang berdampingan. Dengan kata lain, ada jumlah tertentu yang dialokasikan untuk royalti dan sebagian lain untuk biaya iklan rutin.
Istilah yang lebih sesuai selain biaya royalti dalam konteks ini ialah biaya kemitraan. Pemungutan biaya kemitraan atau partnership fee dalam usaha bersistem business opportunity tergolong wajar sepanjang tidka bertentangan dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak (pemilik bisnis dan mitra bisnis).

Untuk menentukan besarnya royalti tidak ada standar bakunya yang jelas dan seragam. Jumlah biaya kemitraan ditentukan secara fleksibel dengan berdasarkan pada banyak faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh contohnya ialah merek dagang, pemasukan tunai kotor, luas gerai/ kios, omset, jenis dan kelayakan usaha dan sebagainya. 
 
Faktor-faktor lain biasanya berhubungan dengan omset dan nilai investasinya, banyak sedikitnya gerai, kapasitas usaha yang berkenaan dengan mereka di pasar juga bisa berkontribusi dalam penentuan biaya kemitraan. Nilai investasi sebuah usaha juga bisa ditingkatkan dengan jaringan distribusi yang luas, lokasi, dan omset penjualan.

Berikut ciri perbedaan antara waralaba dengan BO dilihat dari beberapa faktor (saya kutip sedikit dari The Bridge Consulting):
FRANCHISEE
Investment. Umumnya, franchisee fee untuk konsep franchisee lebih tinggi dibandingkan dengan BO. Karena hal inilah maka banyak BO yang mengakui dirinya sebagai franchisee.
Initial Support Location. Pemilihan lokasi, location research dan financial stimulation sangat diperhatikan oleh si pemberi waralaba.
Initial support Pre opening. Melakukan konsultasi pembangunan, pembelian barang, dan rekrutmen.
Training session dengan manual yang jelas dan praktek lapangan beserta ujian.
Ongoing support. Controlling, periodic training, problem solving, trracker dll.
Product & Service. Seperti jenis produk, harga, margin, after sale service dll, telah ditentukan oleh franchisor.
System Operational Procedure yang telah dibakukan dan diberikan secara manual.
Legal dan Tax sangat detail tercantum dalam perjanjian.
Marketing dan promotion dilakukan secara nasional, full support dari franchisor.
Fleksibilitas dalam menjalankan usaha sangat minim, dan harus melalui proses approval dari pemilik waralaba.
BUSINESS OPPORTUNITY (B/O)
Investment. Lebih kecil
Initial Support Location. Hanya survey lokasi, itu juga tidak selalu.
Initial support Pre opening. Sangat minim.
Training session tidak ada. Hanya langsung pada praktek lapangan
Ongoing support. Hanya berupa problem solving.
Product & Service. Umumnya, mitra diberikan kebebasan lebih untuk "menambah produk" lain dan juga service sesuai dengan karakter mitra.
System Operational Procedure bebas, disesuaikan dengan karakter mitra.
Legal dan Tax Legal kebanyakan hanya perjanjian kerjasama dan sistem perpajakan yang tidak jelas.
Marketing dan promotion sangat minimal, skala area, dan kebanyakan digunakan untuk pengembangan outlet.
Fleksibilitas dalam menjalankan usaha sangat terbuka.

Keagenan atau Distributor

Keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak principal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.
Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merk (principal) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukanperakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan / distribusi barang modal atau produk industri tertentu.
Principal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam hal batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, apabila seorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewenang-wewenang , maka agen tersebut yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang di perbuatannya.
Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer, produk tersebut dikirimkan kesuatu distributor, distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan. Dalam hubungan bisnis keagenan distributor adalah berbeda. Namun dalam praktik bisnis sehari-hari keduanya biasa digabungkan.

a. Probelematika Kontrak Keagenan
· Hukum keagenan di Indonesia memberi kebebasan antara principal dan agen untuk menjalin hubungan hukum melalui penunjukan (sepihak dari principal) atau perjanjian (tunduk kepada ketentuan mengenai perikatan dari Hukum Perdata), tentu keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda
· Dilihat dari wajib daftar perusahaannya, maka hubungan hukum keagenan, apakah "perjanjian" ataukan "pendaftaran"? sebagai penentu legalitas hubungan keagenan? Kalau begitu pendaftaran merupakan norma hukum yang bersifat imperatif, yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pelaku bisnis keagenan, sementara apabila hubungan penentu hubungan keagenan perjanjian, maka pendaftaran hanya merupakan complementary (pelengkap) yang dapat dikesampingkan
· Berbagai persyaratan yang diminta sehubungan permohonan pendaftaran tersebut, tidak hanya sekadar "tanda" menyangkut status dan kedudukan keagenan, melainkan lebih menyerupai "izin"
· Dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/10987 Tentang Agen Tunggal Pemegang Merek, bila dicermati, untuk beberapa hal menimbulkan kontradiksi bahkan mengesankan terjadinya campur tangan pemerintah terhadap suatu transaksi perdata
· Mengenai hak prioritas untuk kepemilikan saham dari principal untuk mendirikan perusahaan manufaktur dari barang yang diagenkan tersebut, bagaimana seandainya track record dan kinerja yang buruk dari agen tersebut buruk? Rasanya mustahil principal menggandengnya.

b. Sengketa-sengketa Keagenan
· Perselisihan biasanya disebabkan terutama menyangkut tata cara pengakhiran (siapakah yang dimaksud dengan '[ihak'; versi principal, pihak adalah hanya agen saja, sementara versi agen, pihak adalah baik principal maupun agen)
· Standar atau ukuran untuk menilai kegiatan yang tidak memuaskan dari pihak agen
· Penunjukkan agen lain sebelum ada penyelesaian tuntas
· Lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak keagenan;
· Masih ada anggapan baha agen hanyal sebatas working relationship, bukan sebagai partnership dari principal yang kemudian berujung pada habis manis sepah dibuang, setelah melakukan berbagai upaya untuk membangun channel of distribution, promosi, pemasaran, dan lain-lainnya.

c. Pengakhiran keagenan
Hubungan keagenan umumnya berakhir pada saat meninggalnya prinsipal. Prinsipal umumnya juga dapat mengakhiri keagenan dengan memberikan pemberitahuan kepada agen, kecuali apabila hubungannya diatur berdasarkan perjanjian tertentu dimana ketentuan-ketentuan kontrak harus diperhatikan. Dalam hal inipun, pengadilan tidak dapat memerintahkan pelaksanaan tindakan tertentu dari perjanjian, yang mana kemudian keagenan dapat diakhiri dengan memperhatikan hak agen untuk menuntut ganti rugi karena alasan cidera janji.

d. Keagenan terselubung
Berdasarkan hukum keagenan, ada kategori khusus yang dikenal sebagai keagenan terselubung. Pada intinya, apabila seorang agen mengadakan perjanjian dengan maksud melakukannya atas nama prinsipalnya, sepanjang ia bertindak dalam lingkup kewenangannya, maka menurut aturan umum prinsipal dapat menuntut dan dituntut berdasarkan perjanjian meskipun keberadaan prinsipal (dan bukan sekedar identitasnya) tidak diketahui oleh pihak ketiga - lihat perkara Siu Yin Kwan vs Eastern Insurance Co [1994] 2 WLR 370. Oleh karena pengesahan tindakan hanya mungkin dilakukan apabila seorang agen dengan sengaja bertindak untuk prinsipal, maka pengesahan tindakan tidak akan terjadi dalam kasus yang melibatkan keagenan terselubung.
Doktrin tentang prinsipal yang terselubung banyak ditentang karena doktrin ini memperbolehkan seseorang yang bukan pihak dari perjanjian awal, untuk mengambil semua manfaat dari perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga yang tidak menyadari keberadaan prinsipal yang terselubung. Dikatakan bahwa doktrin ini bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian yang telah diterima dengan baik, khususnya, doktrin privity. Akan tetapi, sepanjang doktrin tentang prinsipal yang terselubung sudah ada sebelum perkembangan aturan ketat tentang kekhususan/privity perjanjian, maka jelaslah bahwa kedua konsep ini dapat hadir bersama-sama.
Tidak seperti halnya dalam kasus-kasus keagenan yang terbuka dimana umumnya perjanjian adalah hanya antara prinsipal dan pihak ketiga, dalam kasus-kasus keagenan terselubung, perjanjian awal adalah perjanjian yang dibuat antara pihak ketiga dan agen dalam kapasitas pribadinya. Oleh karena pihak ketiga yakin bahwa ia berhubungan dengan agen, dan agen tidak mengadakan perjanjian dalam kapasitas sebagai perwakilan, maka agen secara jelas mengemban tanggung jawab pribadi berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, agen dapat menuntut dan dituntut berdasarkan perjanjian.
Akan tetapi, karena agen sebenarnya bermaksud bertindak atas nama prinsipal, prinsipal berhak untuk terlibat dalam perjanjian yang diadakan apabila prinsipal ingin melakukannya, dan umumnya hak agen untuk menuntut harus beralih kepada prinsipal. Oleh karenanya, prinsipal dapat menuntut berdasarkan perjanjian dan, pada waktu yang bersamaan, apabila keberadaannya diketahui oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat memilih apakah akan melaksanakan perjanjian itu terhadap prinsipal atau terhadap agen. Pihak ketiga harus memilih terhadap siapa ia akan melaksanakan perjanjian; ia tidak dapat melaksanakan perjanjian terhadap keduanya.

2. Franchising ( Hak Monopoli)

Franchise adalah sebagai suatu system pemasaran atau distribusi barang atau jasa, dimana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berslaka kecil dan menengah ( franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu system usaha tertentu degan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, disuatu tempat tertentu.
British Franchise Association (BFA) mendefinisikan franchise adalah contractual licence yang diberikan oleh suatu pihak (franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang :
Ø Mengizikan franchisee yang menjalan usaha selama periode franchise berlangsung, suatu usaha tertentu menjadi milik franchisor.
Ø Franchisor berhak untuk menjalankan control yang berlanjut selama periode franchise.
Ø Mengharuskan franchisor untuk membeerikan bantuan pada franchisee dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek franchisenya (hubungan dengan membeerikan pelatihan, merchandising atau lainnya),
Ø Mewajibkan franchisee untuk secara periodic selama periodic franchise berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas franchise atau produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.
Ø Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (holding company) dengan cabangnya atau antara cabang dengan perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

a. Karakteristik Dasar Franchise
· Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis antara franchisor dengan franchisee yang berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak.
· Franchisor harus memberikan pelatihan kepada franchisee serta menjaga baik hubungan bisnis dalam berbagai aspek bisnis.
· Franchisee diperbolehkan beroperasi menggunakan atribut franchisor (merk dagang, prosedur)
· Franchisee berhak mengelola bisnisnya sendiri
· Franchisee membayar fee atau royalty kepada franchisor atas hak yang didapatnya dan bantuan terus menerus yang diberikan franchisor.
· Franchisee berhak memperoleh daerahnya pemasaran tertentu dimana franchisee tersebut adalah satu-satunya pihak yang memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan.
· Transaksi yang terjadi antara franchisor dan franchisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama.
· Franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain. Pada tempat penjualan yang di kelola franchisee, tidak ada investasi dari franchisor. Yang lazimnya adalah pengadaan peralatan dengan fasititas leasing atau barang dagangan secara cicilan oleh franchisor, atau pengadaan gedung oleh franchisor yang disewakan kepada franchisor kedalam unit usaha yang dikelola franchisee.

b. Keuntungan bisnis Franchise
· Diberikannya latihan dan pengarahan dan pengawasan secara berlanjut oleh franchisor.
· Diberikan bantuan financial dari franchisor kepada franchisee.
· Diberikan keistimewaan untuk menggunakan atribut dari franchisor.
· Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari pihak franchisee dapat ditanggulangi dengan program-program pelatihan yang disediakan oleh pihak franchisor,
· Karena pihak franchisee pada prinsipnya memiliki bisnisnya sendiri sebagai franchisee (yang hanya terikat kontrak dengan pihak franchisor), maka dia mempunyai insentif yang besar untuk berusaha sekuat tenaga untuk dapat memajukan bisnisnya itu di samping mendapat bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak franchisor.
· Terdapat keuntungan bagi franshisee yang langsung dapat berbinis di bawah nama besar dan terkenal pihak franchisor,
· Dibandingkan dengan apabila franshisee berbisnis secara biasa, maka dengan berbisnis secara franchise, pihak franchisee dapat menghemat cost dan permodalan diperlukan. Hal ini dikarenakan operasi percobaan yang telah dilakukan oleh pihak franchisor sudah menemukan sisteman yang efektid tapi paling irit biaya,
· Keuntungan atas adanya iklan bersama secara meluas,
· Keuntungan bagi franchisee dari adanya daya beli yang besar dan negosiasi yang dilakukan pihak franchisor atas nama seluruh jaringan franchisee,
· Adanya akses bagi pihak franchisee untuk mendapatkan pengetahuan dan skill khusus dari pihak franchisor,
· Risiko dalam bisnis franchise umumnya kecil dibandingkan dengan bisnis bisnis model lainnya,
· Franchise mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagang, paten, hak cipta, rahasia dagang, serta proses, formula dn resep rahasia milik franchisor
· Franchisee memperoleh jasa-jasa dari staff lapangan pihak franchisor,
· Franchisee mengambil mamfaat dari hasil riset yang dilakukan secara terus-menerus oleh franchisor, sehingga dapat memperkuat daya saing.
· Informasi dan pengalaman dari seluruh jaraingan franchisee yang ada lewat franchisor dapat disebarkan ke seluruh jaringan yang ada.
· Seringkali terdapat jaminan exclusivitas bagi franchisee untuk bergerak dalam usaha yang bersangkutan dalam sesuatu territorial tertentu.
· Lebih mudah bagi franchisee utnuk memperoleh dana dari penyandang dana karena nama besar dan keberhasilan dari pihak franchisor.
c. Kerugian bisnis Franchise
· Program latihan yang diberikan oleh franchisor terkadang jauh dari yang diharapkan oleh franchisee.
· Perincian setiap tentang penyelenggaraan perusahaan sering diabaikan.
· Hanya sedikit kebebasan yang diberikan kepada franchisee oleh franchisor karena franchisee terikat pada kontrak yang telah disepakati.
· Pada bisnis franchise jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang sama.
· Kontrol yang besar oleh pihak franchisor terhadap pihak franchisee menyebabkan pihak franchisee hilang kemandiriannya.
· Kesukaran dalam menilai kualitas franchisor;
· Biasanya kontrak franchise berisikan juga pembatasan-pembatasan terhadap bisnis franchise dan riang gerak dari pihak franchisor.
· Kebijakan-kebijakan pihak franchisor tidak selamanya berkenaan di hati pihak franchisee,
· Franchisor bisa jadi membuat kesalahan dalam kebijakannya,
· Turunnya reputasi dan citra dari merek bisnis franchisor karena alasan yang tidak terduga-duga sebelumnya.