IMPLEMENTASI ASAS ASAS HUKUM KONTRAK

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK

Makalah ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir dalam Menempuh
Mata Kuliah Hukum Kontrak Kelas J







Oleh:
Aillen Crist N E0014011
Anik Wulandari E0014033
Imron Rizkyarno E0014202
Indra Darian W E0014205
Nanda Dwi Haryanto E0014288




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2015

BAB I

PENDAHULUAN





A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman setiap orang dituntut untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan tersebut mereka melakukan
berbagai kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain didalamnya
baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam kegiatan ini
akan dibahas mengenai perjanjian yang merupakan kegiatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah perjanjian memiliki peranan yang
penting dalam kehidupan karena dengan perjanjian inilah seseorang dapat
mempercayakan sesuatu hal mengenai kepentingannya kepada orang lain. Karena
dengan tidak adanya sebuah perjanjian maka tidak akan ada kejelasan dan
kepastian tentang hubungan mengenai kepentingan antara orang yang satu
dengan yang lainnya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa perjanjian
memiliki sebuah kekuatan hukum asalkan sebuah perjanjian yang telah dibuat
tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang
menyebabkan perjanjian tersebut menjadi sah.

Didalam sebuah perjanjian sendiri terdapat ketentuan-ketentuan yang
mengatur terjadinya sebuah perjanjian atau syarat sahnya suatu perjanjian
meliputi kesepakatan antara para pihak, kecakapan pembuat perjanjian, suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal tersebut syarat mutlak dalam
suatu perjanjian namun demikian tidak dapat dikesampingkan tentang adanya
asas-asas dalam perjanjian yang tidak kalah pentingnya dengan syarat sahnya
suatu perjanjian. Walaupun pada dasarnya asas-asas dalam suatu perjanjian
tidak dapat dianggap sebagai sebuah norma-norma hukum yang konkret namun
perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku ketika
hendak melakukan suatu perjanjian.

Dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada
dalam suatu perjanjian beserta penerapan dari asas-asas tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja asas-asas yang terdapat didalam suatu perjanjian?

2. Bagaimana penerapan asas-asas tersebut didalam suatu kasus perjanjian
dalam hukum kontrak?




C. Tujuan

Sehubungan dengan rumusan di atas, makalah ini disusun dengan tujuan
untuk :

1. Mengkaji asas-asas mengenai hukum kontak.

2. Mengkaji mengenai kedudukan dan implementasi asas – asas hukum kontrak
terhadap perikatan (kontrak).






























BAB II

PEMBAHASAN





A. Landasan Teori
Sekilas, apabila kita mendengar tentang kontrak, kmita langsung berpikir
bahwa yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis. Artinya, kontrak
sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari suatu
perjanjian. Dan apabila melihat berbagai tulisan, bvuku, makalah, maupun
tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklahsalah sebab penekanan kontrak
selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara
tertulis.
Syarat Sahnya Kontrak :
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata Kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat
dibatalkan, meliputi :
1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan);
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
Syarat Objekif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi
hukum, meliputi:
3. Suatu hal (objek) tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal (kuasa).
Pengaturan Tentang Asas Kontrak
Sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-undangan
adalah Pasal 1338 ayat 1 dan 3 KUH Perdata dan buku ketiga KUH Perdata.
1. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu akibat hukum dari setiap perjanjian
yang memenuhi syarat sahnya perjanjian maka mengikat sebagai
peraturan/undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan
kontrak tersebut.
2. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Bagian – bagian buku ketiga KUHPerdata terdiri dari 18 bab dan 631 pasal
yang berkaitan dengan kontrak adalah :
Pengaturan tentang perikatan perdata,
Pengaturan tentamng perikatan yang timbul dari kontrak,
Perikatan tentang hapusnya perikatan,
Pengaturan tentang kontrak – kontrak tertentu.
.

B. Asas-Asas Hukum Kontrak

1. Asas Kebebasan Kontrak

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak
asasi manusia. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham
individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan
oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman reinassance
melalui antara lain ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan
Rosseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi
Perancis[1]

Di Indonesia, Hukum Perdata sebagai induk Hukum Perjanjian, adalah
hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Falsafah negara Pancasila
ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan keserasian dan
keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dengan
perkataan lain di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab"[2].Di dalam
Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung
jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan,
yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang
dengan kepentingan masyarakat[3].

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini
adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

d. Menentukan bentuk perjanjian[4]




2. Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal itu
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya
kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme ini merupakan
asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara
formal, tetapi cukp dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang
dibuat oleh kedua belah pihak[5].




3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 133 KUHPerdata, yang berbunyi:
"Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Asas
ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya
sebuah undng-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak[6].

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu
sebagai undang-undang bagi para pihak[7].




4. Asas Itikad Baik (Goede Trou)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata, yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik." Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak
kreditur dan debitur harus melaksanakan subsransi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para
pihak[8].

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu asas itikad baik
nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak,
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang
objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-
norma yang objektif[9]

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang
akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak
dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."
Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya
untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak
yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oelh para
pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada
pengecualiannya, sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata,
yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu
pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal
ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk
kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian
untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk
orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Pasal 1317 KUHPerdata
mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan pasal 1318 KUHPerdata
mengatur tentang ruang lingkupnya yang luas[10].




C. Penerapan Asas-Asas Hukum Kontrak
Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah
merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak tersebut dapat
dinyatakan dengan berbagai cara baik
lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat
hukumnya[11]. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat
diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat tertentu,
akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam
tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian
belum memenuhi syarat hal tertentu[12].
Dalam kasus Ny. Linawati Tjhang melawan PT Sumber Agung Real Estate &
Construction, penggugat sabagai pembeli beritikad baik dan sangat keberatan
dengan keadaan rumah kantor (Rukan) Unit R/28 tidak sesuai dengan
penjelasan dan site plan yang diberikan Tergugat bahwa di halaman di depan
Rukan tersebut seharusnya lepas pandang dan dapat digunakan untuk parkir
kendaraan, ternyata telah berdiri bangunan permanen untuk menyimpan mesin
diesel yang dilengkapi cerobong asap. Menurut penggugat tindakan tersebut
berpotensi menimbulkan kerugian bagi penggugat serta mengganggu kegiatan
penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha bisnis. Penggugat mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum dang anti rugi sebesar Rp 1.245.576.625,-
sesuai dengan harga rukan yang sudah dilunasi oleh penggugat, ditambah
ganti rugi imateriel sebesar Rp 5.000.000.000,- ditambah bunga 20% per
tahun terhitung sejak gugatan di daftarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dalam Putusan No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 11 April 2007
mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yaitu menghukum tergugat membayar
ganti rugi materiel dan imateriel ditambah bunga 6% setahun. Pengadilan
Tinggi Jakarta dalam Putusan No. 428/PDT/2007/PT.DKI tanggal 26 Februari
2008 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dengan alasan bahwa
gugatan kabur karena penggugat menyatakan sebagai pemilik atas rukan aquo,
tetapi baru menyatakan akan serah terima rukan yang telah dibayar lunas.
Selanjutnya, menurut pengadilan tinggi penggugat tidak punya kapasitas
untuk menggugat, karena unit ruko tersebut bukan merupakan unit bangunan
yang terpisah tersendiri melainkan suatu kesatuan dengan unit hunian
lainnya yang dikenal dengan nama Apartemen Gading Mediterania Residences.
Bahwa di tiap ruko tidak ada lahan parkir yang dikhususkan untuk pemilik
unit ruko. Putusan pengadilan tinggi dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung
No. 2559K/PDT/2008 tanggal 10 Juni 2008[13].
Dilihat dari penerapan asas-asas hukum kontrak pada kasus tersebut
bahwa asas kebebasan berkontrak tercermin ketika Ny. Linawati Tjhang
membuat perjanjian dengan PT. Sunter Agung Real Estate Development and
Construction. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Ny. Linawati Tjhang
bebas membuat kontrak dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan
undang-undang yang berlaku.
Asas Konsensualisme dan asas Pacta Sunt Servanda tercermin pada
ketika Ny. Linawati Tjhang melihat site plan dan membeli rumah kantor pada
PT. Sunter Agung Real Estate Development and Construction. Setelah Ny.
Linawati Tjhang membeli rumah kantor tersebut otomatis akan menimbulkan
kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
Menurut kasus tersebut, mengingat bahwa KUHPerdata masih menganut
teori kontrak klasik, dimana itikad baik hanya ada pada tahapan pelaksanaan
perjanjian atau ketika hak dan kewajiban timbul sebagai akibat dari
hubungan kontraktual yang terbentuk. Dengan mengacu pada hal ini terlihat
bahwa keadaan rumah kantor yang tidak sesuai dengan site plan yang
diberikan oleh developer, selain itu dilihat bahwa objek perjanjian adalah
rumah kantor itu sendiri, dan lahan lepas di depan rumah kantor tersebut
bukan merupakan objek perjanjian. Hal ini berarti jika menurut KUHPer yang
memandang bahwa itikad baik hanya terjadi pada tahapan pelaksanaan kontrak,
berarti pada kasus tersebut tergugat tidak bersalah, karena hal tersebut
terjadi pada tahap pra-contractual.
Akan tetapi, menurut teori kontrak modern, itikad baik sudah harus
ada pada tahap perundingan sebelum adanya lahirnya kesepakatan, sehingga
akibat hukum dari janji-janji pada tahap pra-contractual diakui dan jika
dilanggar menimbulkan akibat hukum, hal tersebut diatur dalam sistem hukum
civil law. Dalam sistem common law dikenal dengan doktrin promissory
estoppel yang mengemukakan bahwa jika salah satu pihak sudah percaya dan
menaruh pengharapan terhadap janji-janji dari pihak lain dan kepercayaan
itu mengakibatkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ternyata
kemudian janji tersebut diingkari sehingga timbul kerugian, maka pihak yang
dirugikan itu berhak menuntut ganti rugi. Berdasar doktrin promissory
estoppel, PT. Sunter Agung Real Estate Development dan Construction
dianggap melakukan perjanjian dengan itikad buruk terhadap Ny. Linawati
Tjhang, karena rumah kantor yang dibeli oleh Ny. Linawati Tjhang tidak
sesuai dengan site plan, di halaman depan rumah kantor yang seharusnya
lepas pandang dan digunakan untuk parkir kendaraan, ternyata telah berdiri
bangunan permanen untuk menyimpan diesel yang dilengkapi dengan cerobong
asap. Atas hal tersebut Ny. Linawati Tjhang berhak menuntut kepada PT.
Sunter Agung Real Estate Development and Construction atas kerugian yang
diterima oleh Ny. Linawati Tjhang karena pembangunan rumah kantor tersebut
tidak sesuai dengan site plan yang ditawarkan oleh PT. Sunter Agung Real
Estate Development and Construction.



























BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Asas asas hukum kontrak adalah :

a. Asas kebebasan berkontrak yaitu pihak yang membuat perjanjian bebas
menentukan bertuk dan media perjanjian, bisa tertulis, lisan maupun
media elektronik.

b. Asas konsensualisme yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata menyatakan
syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua
belah pihak.

c. Asas pacta sunt servanda yaitu dalam pasal 133 KUHPerdata mengenai
pasal-pasal dalam suatu perjanjian akan mengikat sebagai undang-
undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

d. Asas itikad baik / good faith / good trou bahwa dalam pasal 1338
ayat (3) perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik di semua
tahap kontrak termasuk pra-kontraktual.

e. Asas kepribadian terdapat dalam pasal 1315, 1317, 1318, 1340, yang
pada intinya yaitu tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri
sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk
orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

2. Penerapan asas-asas hukum kontrak secara menyeluruh dalam berbagai
jenis kontrak selalu mematuhi asas-asas kontrak, menurut teori klasik
asas itikas baik hanya diterapkan pasa tahap pelaksanaan kontrak saja,
sehingga tidak berlaku dalam tahap pra-kontraktual. Namun pada teori
kontrak modern itikad naik sudah harus diterapkan pada tahap
perundingan sebelum kesepakatan di buat, sehingga akibat hukum dari
pra-kesepakatan tersebut juga diakui dan di lindungi. Untuk asas
konsensualisme, kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sudah
diterapkan secara keseluruhan dalam berkontrak karena sudah di
sebutkan dengan jelas dalam KUH Perdata dan juga menjadi dasar acuan
etik berkontrak. Kemudian mengenai asas kepribadian atau personalitas
dalam pasal 1315 menyebutkan bahwa berkontrak hanya untuk kepentingan
pribadi, namun dalam pasal 1340 berkontrak dapat untuk kepentingan
pribadi dan juga ahli waris dan orang-orang yang ada sangkut pautnya
dengan individu yang mengadakan kontrak tersebut. Jadi asas
kepribadian dalam pasal 1340 menjadi acuan berkontrak, yang bererti
perjanjian itu dapat dipindah tangankan.




B. Saran
Sejauh ini dalam penerapan asas-asas kontrak terjadi beberapa
perubahan, hingga kini teori kontrak modern memberlakukan asas-asas kontrak
ke semua tahapan berkontrak. Akan lebih baik lagi dalam asas kepribadian
diberikan kejelasan lebih lanjut. Karena terdapat pasal-pasal yang
mengaturnya dalam KUH Perdata namun berbeda aturannya dimana asas ini
menerangkan bahwa berkontrak hanya untuk kepentingan pribadi saja akan
tetapi di pasal lain menyebutkan berkontrak tidak hanya untuk kepentingan
pribadi namun juga ahli waris dan orang-orang yang hak haknya diakui.























DAFTAR PUSTAKA



BUKU

Mariam Daurus Badrulzaman, et al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

Salim H. S. 2014. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.
Jakarta:Sinar Grafika.

Suharmoko. 2014. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta:
Kencana.



INTERNET

Asas kebebasan berkontrak. http://download.portalgaruda.org/article/
Diakses Pada Sabtu, 28 November 2015 Pukul 20.07 WIB

Suwandy, Mardan. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjiam di
Indonesia. http://m.kompasiana.com/ Diakses pada Sabtu, 28 November
2015 Pukul 19.32 WIB



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-----------------------
[1] Mariam Daurus Badrulzaman, et al., Kompilasi Hukum Perikatan,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 84.
[2]Ibid., hlm. 86
[3]Ibid., hlm. 86-87
[4]Salim H.S., Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak",
(Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 9
[5]Ibid., hlm. 10.
[6]Ibid.
[7]Mariam Daurus Badrulzaman, et al., Kompilasi Hukum Perikatan,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 88.
[8]Salim H.S., Op. Cit., hlm. 10-11.
[9] Ibid., hlm. 11
[10] Ibid., hlm. 12-13
[11] Suharmoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta:
Kencana, 2014), hlm 3-4.
[12] Ibid,. hlm. 5.
[13] Ibid., hlm 8-9