juknis dak

1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Hal tersebut, disebabkan bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran baik oleh guru maupun peserta didik merupakan salah satu media untuk menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.
Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan maka sejak tahun 2013 pemerintah secara bertahap memberlakukan Kurikulum tahun 2013 bagi sekolah dasar, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran tersebut, maka diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana teknologi pembelajaran. Hingga saat ini sarana pendukung pembelajaran di sekolah dasar masih kurang memadai. Pemerintah dalam hal ini, melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar secara bertahap berupaya memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran dalam bentuk bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning).
Pada tahun anggaran 2014, salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar adalah bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) bagi sekolah dasar. Bantuan sosial tersebut sebagai upaya strategis untuk merealisasikan paradigma pendidikan di atas. Pelaksanaan bantuan sosial TIK (e-learning) di sekolah dasar berdampak positif pada pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan bantuan sosial tersebut, maka diperlukan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e- learning) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2014

Tujuan
Tujuan pemberian bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) sekolah dasar adalah:
Menyediakan peralatan pendidikan TIK (e-learning) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.
Melengkapi peralatan pendidikan TIK (e-learning) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.


Sasaran
Sasaran penerima bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 SD sebanyak 3.219 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.


Dasar Hukum
Pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) sekolah dasar didasarkan pada:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SIP-DIPA-023.03.1.666011/2014 tanggal 5 Desember 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014





Prinsip-prinsip Bantuan Sosial

Prinsip pelaksanaan bantuan sosial ini adalah keterbukaan dan akuntabilitas, dengan rincian sebagai berikut.
Keterbukaan:
Prinsip keterbukaan, adanya transparansi kepadamasyarakat mulai dari pembentukan panitia sampaidengan pelaksanaan bantuan sosial dari awal sampai akhir pekerjaan;
Bentuk keterbukaan diterapkan pada proseduradministrasi, prosedur keuangan, penggunaan dana bantuan, jadual pelaksanaanpembangunan, dan dana yang dibutuhkan.
Akuntabilitas.
Pelaksana bantuan sosial mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan,dengan hasil sarana pembelajaran TIK sesuai dengan dana yangdiberikan dan mampu membuktikan pemakaian dana.




BAB II
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL


Lembaga Penerima dan Penanggungjawab
Lembaga penerima dan penanggung jawab bantuan sosial peningkatan sarana pembelajaran TIK (e-learning)SD tahun anggaran 2014 adalah Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan/Kriteria Penerima Bantuan Sosial
Persyaratan penerima bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun anggaran 2014 yaitu:
Sekolah dasar negeri atau swasta;
Memiliki jumlah peserta didik minimal 120 peserta didik, atau minimal di atas rata-rata jumlah peserta didik per sekolah di kabupaten/kota yang bersangkutan;
Memiliki minimal 6 rombongan belajar;
Mempunyai jaringan listrik dengan daya minimal 900 Watt;
Sekolah dasar yang belum pernah mendapat bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD;
Tidak menerima bantuan sejenis baik dari APBN maupun APBD tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014.

Seleksi dan Verifikasi
Mekanisme seleksi dan verifikasi bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sebagai pemberi bantuan menyampaikan program kegiatan tahun 2014 kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
Dinas Pendidikan Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menindaklanjuti informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi tentang bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014;
Melakukan seleksi sekolah dasar calon penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
Mengusulkan sekolah calon penerima bantuan sosial kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi;
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan penilaian terhadap daftar usulan sekolah calon penerima dan melakukan verifikasi secara selektif.
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasarmenetapkan penerima bantuan sosial.


Sosialisasi
Sosialisasi bagi sekolah penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
Sekolah dasar yang yang telah ditetapkan sebagai penerima dan penanggung jawab bantuan sosial sarana peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD Tahun 2014 akan diundang dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
Kegiatan sosialisasi meliputi:
Penyampaian informasi tentang bantuan sosial sarana peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014;
Penandatanganansurat perjanjian bantuan sosial.

Rekening Penerima Bantuan Sosial
Sekolah dasar penerima bantuan sosial wajib memiliki rekening atas nama sekolah yang masih aktif pada bank pemerintah atas nama sekolah (bukan perorangan) dan bukan rekening BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Penyaluran

Proses penyaluran dan pencairan dana bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.
Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) yang ditujukan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar untuk pencairan dana bantuan sosial.
Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan usulan pencairan dana bantuan sosial kepada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Berdasarkan SPM Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan pada bank penyalur bantuan sosial;
Berdasarkan SP2D bank penyalur melakukan transfer dana ke rekening sekolah penerima bantuan sosial secara utuh.





BAB III
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL

Pemanfaatan Dana
Nilai bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Nomor SIP-DIPA-023.03.1.666011/2014, tanggal 5 Desember 2013. Jumlah dana bantuan sebesar Rp.54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk masing-masing sekolah penerima bantuan.
Karakteristik Bantuan
Bantuan sosial ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan diluar ketentuan yang berlaku;
Dana bantuan diperuntukan untuk pengadaan sarana peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) dan manajemen kegiatan;
Ruang lingkup penggunaan dana terdiri dari:

No.
Jenis Kegiatan
Jumlah
A.
Pengadaan Sarana :
Laptop
LCD Projector
Screen Projector
Printer (+Scanner)
Modem Router Wifi
Speaker Aktif
Rp. 52.500.000
4 unit
2 unit
2 unit
2 unit
3 unit
4 unit
B.
Manajemen Kegiatan:
Administrasi dan Pelaporan
Dokumentasi Kegiatan
Rp.1.500.000


Sekolah Dasar penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014.
Volume dan kualitas barang dalam kegiatan penyediaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 harus mencerminkan kewajaran harga sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat kelebihan dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 tersebut maka dapat digunakan untuk menambah jumlah atau sasaran sesuai peruntukannya atau dikembalikan ke kas negara melalui bank pemerintah.
Setiap penggunaan dana harus diadministrasikan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.
Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat-alat bukti yang sah.
Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 ini merupakan contoh spesifikasi minimal. Apabila terdapat sarana sejenis yang memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik dan terjangkau dengan dana yang ada dapat dipilih oleh sekolah untuk diadakan.

Pengeloaan Bantuan Sosial
Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah penerima bantuan. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pembukuan
Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah.
Bukti pengeluaran dengan nilai transaksi uang Rp 250.000 s.d. Rp 1.000.000 dibubuhi materai Rp 3.000, sedangkan transaksi dengan nilai di atas Rp 1.000.000 dibubuhi materai Rp 6.000.
Bukti kwitansi pengeluaran harus mencantumkan nama barang, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dan dibukukan (Buku Kas Umum)
Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi.
Setiap akhir bulan, buku kas umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh ketua tim pelaksana bantuan.
Buku kas umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan pembetulan serta diparaf.
b. Dokumen Pendukung Pembukuan
Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran, sedangkan nota/bon bukan merupakan tanda bukti pembayaran, tetapi sebagai tanda bukti jumlah dan jenis barang yang dibeli. Dalam pelaporan kedua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sebagai pendukung pembukuan.
c. Larangan Penggunaan Dana
Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat.
Dipindahbukukan ke bank lain.
Dipinjamkan kepada pihak/orang lain.
Membayar lembur guru, bonus dan kegiatan rutin lainnya.
Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli ternak dan sebagainya.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dana tersebut direkening sekolah dan tidak melebihi tanggal 31 Desember 2014.

Organisasi Pelaksana
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota;
Sekolah Dasar;
Komite Sekolah; dan
Tim PelaksanaBantuan Sosial



Tugas dan Tanggung Jawab
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
Menyusun petunjuk teknis bantuan sosial;
Menyiapkan dokumen terkait bantuan sosial;
Melaksanakan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan sosial;
Menetapkan calon penerima dana bantuan
Melaksanakan sosialisasi bantuan sosial;
Menyalurkan dana bantuan sosial;
Melaksanakan monitoring pelaksanaanbantuan sosial; dan
Menerima laporan hasil pelaksanaanbantuan sosial.

Dinas Pendidikan Provinsi;
Menginformasikan hasil rapat koordinasi tentang bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Mengkoordinir usulan sekolah dasar calon penerima bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
Menerima rekapitulasi laporan pelaksanaan bantuan sosial dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
Melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

Menindaklanjuti informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi tentang bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014;
Melakukan seleksi sekolah dasar calon penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
Mengesahkan surat proposal bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 yang diajukan oleh sekolah;
Mengusulkan sekolah calon penerima bantuan sosial kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, dan tembusannya ke Dinas Pendidikan Provinsi;
Melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014.

Sekolah;
Membuat dan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri proposal bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 bersama Komite Sekolah dan disahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan foto copy rekening yang telah dilegalisir oleh bank yang bersangkutan;
Mempunyai rekening yang masih aktif pada Bank Pemerintah atas nama sekolah (bukan perorangan) dan bukan rekening BOS (Biaya Operasional Sekolah);
Memiliki NPWP bendahara atas nama sekolah;
Mengikuti sosialisasi dan menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014;
Membentuk tim pelaksana (panitia) bantuan sosial, dengan melibatkan guru, komite sekolah, atau orang tua siswa yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
Melaksanakan pekerjaan bantuan sosial sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD Tahun 2014.
Sekolah penerima bantuan sosial harus melakukan pencatatan dalam buku inventaris barang dan memberikan label/identitas barang yang dibeli sebagai barang inventaris sekolah;
Contoh label:
MILIK NEGARABANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN TIK (E-LEARNING) SDDIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASARTAHUN ANGGARAN 2014
MILIK NEGARA
BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN TIK (E-LEARNING) SD
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2014




Melaporkan hasil pekerjaan bantuan sosial ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah daerah.

Komite Sekolah;
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam konteks pelaksanaan bantuan sosial ini, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial di tingkat sekolah

Prinsip-prinsip Penggunaan Bantuan Sosial
Pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola.
Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin keberhasilan kegiatan.
Dana bantuan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jumlah dan kualitas barang harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh penerima dana bantuan sosial akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Apabila sampai batas waktu pelaksanaan (45 hari) terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 tersebut maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas negara melalui bank pemerintah.
Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan bantuan sosial, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


Ketentuan Perpajakan
Pajak yang timbul sebagai akibat transaksi penggunaan dana bantuan menjadi tanggung jawab sekolah penerima bantuan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Bila penerima bantuan sosial sekolah negeri maka :
Pada setiap pembelian barang melakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan tarif 1½ dari harga beli tidak termasuk PPn, kecuali atas pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp.2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dibeberapa faktur.
Penyetoran PPh pasal 22 tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan media Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara sekolah ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran 411122/900.
Pelaporan PPh pasal 22 tersebut dilakukan paling lama 14 hari setelah masa pajak pemungutan berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak dimana bendahara sekolah terdaftar.
Atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara sekolah negeri dilakukan pemungutan PPn oleh bendahara bersangkutan sepanjang pembeliannya diatas Rp.1.000.000,- dan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Penyetoran PPN oleh bendahara sekolah dilakukan paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran 411211/900.
Pelaporan PPn oleh bendahara sekolah dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak dimana bendahara sekolah terdaftar.
Bila penerima bantuan sosial adalah sekolah swasta tidak mempunyai kewajiban seperti diatas. [butir (a) s.d (f)].


BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN


Kode Etik Bantuan Sosial
Pemberian dana bantuan sosial merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari negara kepada sekolah dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab peningkatan sarana peningkatan mutu TIK (e-learning) di sekolah dasar;
Penerima bantuan sosial wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku, terutama tentang pengelolaan keuangan negara, serta mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e-learning) Sekolah Dasar;
Tidak ada pemotongan terhadap dana bantuan sosial yang diterima oleh sekolah dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Dana bantuan tersebut harus sepenuhnya utuh diterima oleh penerima bantuan, dan harus digunakan seluruhnya untuk pembelian sarana peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) Sekolah Dasar;
Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan bantuan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penerima bantuan harus memiliki komitmen yang kuat dan sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk pemberian komisi, atau apapun namanya kepada siapapun atau pihak manapun dan dengan alasan apapun, termasuk tidak melayani permintaan balas jasa dari pihak-pihak yang merasa atau mengaku telah berjasa/berperan dalam realisasi pemberian bantuan sosial;
Kesungguhan dalam menjalankan amanah ini dapat dinilai dari keberhasilan penerima dana bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, salah satu bukti adalah adanya LaporanPertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.





Supervisi
Supervisi pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pelaporan
Kepala sekolah wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis dan on linetentang pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014. Laporan lengkap secara tertulis dibuat rangkap 3 (tiga), dengan rincian: asli dan satu copy laporan disimpan di sekolah, dan satu copy laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Laporan secara on line disampaikan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, melalui www.jendela.net/bansos. Sistematika laporan sesuai lampiran 7b.
Sanksi
Apabila sekolah penerima bantuan sosial melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial danpetunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD, maka sekolah penerima bantuan sosial tersebut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
Apabila sekolah penerima bantuan sosial tidak melaksanakan pekerjaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD, maka sekolah penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan sosial sebesar dana yang diterima disetorkan ke Kas Negara.

Inventarisasi Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka perlu diadakan serah terima kekayaan negara kepada pemerintah daerah untuk diinventarisasikan;
Tujuan serah terima barang milik negara: a) mengetahui bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah melalui bantuan sosial; b) memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk menjaga dan merawat barang yang telah diterima sekolah tersebut; c) tercatat ke dalam buku induk daftar inventaris barang milik daerah dinas pendidikan kab/kota;
Penerima bantuan wajib melaksanakan serah terima hasil pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah, tembusan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; dan
Serah terima hasil bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014 sebagaimana dimaksud butir (3) sudah harus diserahterimakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan selesai.



BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini diberikan kepada sekolah penerima bantuan sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD tahun 2014. Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran merupakan spesifikasi minimal. Apabila terdapat sarana pembelajaran yang setara atau lebih baik dan terjangkau oleh dana yang ada diperbolehkan untuk dibeli oleh sekolah.
Semoga buku Panduan Pelaksanaan Bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (e-learning) SD Tahun 2014 ini bermanfaat, khususnya bagi sekolah penerima dana bantuan sosial.