Komite Olahraga Nasional Indonesia.docx

Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Lembaga Non Struktural", http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-lembaga-non-struktural diakses 14 November 2016
Pembukaan Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia
Pasal 2 Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia
Komite Olahraga Nasional Indonesia, "Susunan Pengurus Koni Pusat Masa Bakti 2015-2019," http://www.koni.or.id/index.php/id/about-us/pengurus diakses 13 November 2016
Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Pasal 36 ayat (4) Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional
Komite Olahraga Nasional Indonesia, "Tugas Pokok," http://www.koni.or.id/index.php/id/about-us/tugas-pokok diakses 13 November 2016
Nama : Josua Satria Collins
NPM : 1406574794
Kelas : Ilmu Perundang-Undangan - A

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. KONI adalah salah satu lembaga non struktural di Indonesia. KONI lahir dari kesadaran akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta kondisi masyarakat Indonesia, dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia. KONI didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966 untuk waktu yang tidak terbatas. Saat ini KONI dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, S.Ip untuk masa bakti 2015-2019.

Dasar hukum utama bagi KONI dalam bekerja adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berdasarkan aturan ini, KONI mempunyai dua kewenangan utama, yakni mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional; dan mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, komite olahraga provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.

Lalu, KONI memiliki tugas untuk :
Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional

Selain itu, guna memenuhi tugas tersebut, KONI melaksanakan fungsi-fungsinya yang meliputi :
Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional.
Memasyarakatkan Olahraga yang dibina oleh anggota KONI guna mencapai prestasi Optimal
Membangun dan membina persahabatan antara bangsa melalui kerjasama dan hubungan keolahragaan, baik pada lingkup bilateral maupun multilateral dalam konteks keanggotaan organisasi olahraga internasional.

KONI sendiri tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyatakan bahwa KONI sebatas mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional.