Paradigma Administrasi Publik

REVIEW
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


Nama : A. Ibnoe Ramadhani AD.AR
Kelas : C-1
NPP : 25.1068
No.Absen : 1

FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PRODI MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2016



Buku : "Enam Dimensi Strategis, Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)"
Penulis : Prof. Dr. Yeremias T. Keban, SU, MURP
BAB I : Hakekat Administrasi Publik

Batasan
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, isitlah "administrasi publik" tidak digunakan. Di Amerika Serikat, negara yang telah maju dan diklaim sebagai negara asal disiplin administrasi publik, istilah tersebut juga tidak diketemukan di dalam konstitusi. Absennya istilah ini, membuat administrasi publik tidak saja kurang populer tapi juga kurang menguntungkan bagi pengembangan disiplin administrasi publik itu sendiri.
Istilah administrasi publik sering disalah pahamkan hanya sebatas kegiatan ketik-mengetik, ketatausahaan, dan urusan perkantoran pemerintah. Kesalahan persepsi yangberkembang di masyarakat ini harus diluruskan melalui sosialisasi secara luas. Diaharapkan dengan sosialisasi para masyarakat dapat memahami dengan benar peran dan fungsi administrasi publik dalam suatu negara.
Istilah " Administrasi"
Administrasi, menurut pendapat A Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991: 9) dapat diartikan sebagai arahan , pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.
Istilah 'Administrasi Publik"
Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik
Tinjauan terhadap bebrapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definis "administrasi publik" karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks (Lemay, 2002: 10). Pendapat yang dikutip Stillman (1991) menunjukkan variasi pendapat para ahli tentang definis administrasi publik:
Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.
Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabagn yaitu judikatif, legisalatif, dan eksekutif.
Barton & Chappel melihat adisnitrasipublik sebagai the work of government atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Shafritz dan Russel (1997: 5-41) memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu kategori politik, legal/hukum, manajerial dan mata pencaharian.
Definisi berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai "what government does" (apa yang dikerjakana pemerintaha), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.
Sedangkan definisi berdasarkan kategori hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (law in action), sebagai regulasi dan sebagai bentuk pemngembangan "pengambilan paksa" terhadap pihak-pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin. Dilihat dari ketegori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi ekskutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain) dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu.
Dan bila dilihat dari kategori mata pencaharian (occuptional definitions), administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukan sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak ssadar bahwa mereka adalah administrator publik dan sebagai suatu bidang akademik yang akan terus memusatkan terhadap seni dan ilmu mmanajemen untuk diterapkan di sektor publik.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup administrasi publik sengat komplek tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Cakupan yang dinamis ini dapat dipelajari dari berbagai literatur khususnya buku-buku teks administrasi publik.
Buku yang ditulis Nicholas Henry (1995) memaparkan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu admistrasi publik itu sendiri) berikut:
Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
Manajemen Publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manejemen, evaluasi program dan poduktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia.
Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi
Buku teks yangmi ditulis oleh Michael C. Lemay (2002) mengemukakan aspek kebijakan publik, lingkungan publik, ekonomi dan sosial, anatomi organisasi publik, perilaku organisasi, proses pembuatan keputusan, manajemen organisasi birokrasi, manajemn sumber daya manusia, kepemimpinan, komunikasi, keuangan, hukum, dan tekanan kelompok kepentingan dan evaluasi kebijakan publik.
Dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur maka admisnistrasi publik harus dilihat dari enam dimensi strategis :
Dimensi Kebijakan
Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik utnutk mencapai tujuan tersebut.
Dimensi Struktur Organisasi
Dimensi sturktur organisasi berkenaan dengan pengatran struktur yang meliputi pemebentukan unit, oembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.
Dimensi Manajemen
Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir dan dikontol) untuk mencapai tujuan organisasai melalui prinsip-prinsip manajemen.
Dimensi Etika
Dimensi ini memberikan tuntutnan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk.
Dimensi Lingkungan
Dimensi lingkungan adalah suasan dan kondisi sekitar yang memepengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral.
Dimensi Akuntabilitas Kinerja
Dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tetang kehadiran dan kegunaan riil pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi publik di dalam suatu negara


Hubungan Antar Dimensi Administrasi Publik
Analogi mengenai admistrasi publik sevagai tubuh manusia yang hidup dalam suatu lingkungan merupakan hal yang sagat tepat karena terdapat saling hubungan ngeral antara satu unsur dengan unsur yang laun seperti otak, jantung dan urat nadi, organ tubuh, sistem sensor, termasuk adaptasi antara unsur-unsur ini dengan suhu atau kondisi yang mengelilingi tubuh manusia
Dalam konteks ini unsur-unsur tersebut tidak hanya dipengaruhi lingkungan, namun juga turut mempengaruhi lingkungannya. Dari saling pengaruh ini muncul akibat yang dapat dirasakan oleh manusia. Apabila salha ssatu unsur terganggu maka kana mengganggu unsur yang lain.
Dimensi Kebijakan: pengambilan keputusan
Dimensi Organisasi: berkenaan pengaturan struktur
Dimensi manajemen: mengatur, mengorganisir
Dimensi moral & etika: tuntutnan moral, berperan dalam membentuk karakter
Dimensi lingkungan: suasana yang mempengaruhi organisasi
Dimensi akuntabilitas kinerja: pertanggung jawaban


Peran Administrasi Publik
Administrasi publik secara umum dipersepsikan sebagai the work goverent memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik.
Pernyataan Walter Weyl menerangkan bahwa pemeritah dapat menyengsarakan masyarakat kalau menerapkan administrasi publik dengan gaya shawow democracy.Sebaliknya, menurut Frederick A. Cleveland menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam meberdayakan masyarakat dan mencapai demokrasi.
Secara umum peran administrasi publik ialah :
Menetukan kestabilan:
Ketahanan, dan
Kesejahteraan suatu negara
Menjaga kepercayaan publik (public trust)

Kegiatan Administrasi Publik
Kegiatan dalam dunia admisnistrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jmlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (public service), maupu yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan.
Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lemabaga departemen dan non departemen, sementara di daerah adalah aygn dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan dan kantor.
Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pad aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan administrasi publik. Artinya, administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik.

Kepentingan Publik: Tujuan Kegiatan Administrasi Publik
Kepentingan administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah public interest. Kepentingan yang harus diperjuangkan oleh admisnistrator publik adalah kepentingan publik. Kepentingan publk sering dikompetisikan dengan kepentingan-kepentingan lain, dan banyak kesempatan dikorbankan.
Hal ini dapat tercermin dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, dan diman dikerjakan, yang seringkali tidak sejalan dengan sejalan dan kebutuhan masyarakat. Seringkali, bahkan, mencermikan aspirasi atau keinginan wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya didorong oleh kepentingan mereka sendiri.
Untuk mengendalikan kecenderungan negatuf tersbut diperlukan suatu doktrin khusus seperti good governance dimana proses pembuatan keputusan dilangsukan secara demokratis dan masyarakat memili akses untuk lebih berpartisipasi, dan lebih bebas mempertanyakan atau mepersoalkan suatu keputusan eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, kepentingan publik dapat diakomodasikan secara lebih baik apabila proses administrasi publik dijalankan secara lebih demokratis.

Perbedaan Administrasi Publik dengan Administrasi Swasta
Administrasi publik memiliki ciri yang sangat khas yang membedakan dengan administrasi swasta,meskipun banyak prinsip yang relatif sama. Perbedaan utama dapat dilihat dari pendapat Paul H. Appleby (Shafritz & hyde, 1997: 122-126) menyatakan bahwa pemerintah dan swasta sangat beda orientasinya. Perbedaan pokoknya terlihat pada pihak yang dilayani.
Pemerintah melayani kepentingan publik sementara swasta melayani kepentingan swasta/pribadi. Perbedaan ini yang sering menjadi masalah atau menimbulkan onflik dimana pemerintah sering tidak memahami pihak swasta, begitu pun swasta tidak memahami pihak pemerintah.
Thomas Hobbes pada tahun 1651 dalam bukunya yagn berjudul "The Leviathan" ,dimana beliau membedakan pihak swasta sebagai pihak yang memilih merchant mentality yang didasarkan pada selfish interest, sementara pemerintah didasarkan pada public interest.

Sosok Administrator Publik
Adminstrator publik adalah orang-orang yang berasal dari kalangan orang baik, menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi publik. Hal tersebut menuntut administrator publik sebagai sosok yang etis, rasional, pandai menggunakan prinsip, metode dan teknik-teknk sesuai kebutuhan.
Selain sosok tersebut, administrator publik adalah orang pilihan, artinya ia menduduki suatu jabatan atas dasar kompetisi, bukan atas dasar kepangkatan atau kepercayaan semata. Berbagai kompetisi dapat dikembangkan melalui proses umpan balik dan tindakan kekurangan terhadap kekurangan atau kelemahan kompetensi masa lalu. Diharapkan dengan perbaikan kualitas kompetisi, seorang administrator dapat memiliki jiwa pembaharu dan daya kreasi tinggi, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Isu Benturan Antar Nilai Dalam Administrasi Publik
Sifat kegiatan administrasi publik sangat kompleks karena ditandai oleh adanya dilema atau berbenturan nilai-nilai. Para administrator sering menghadapi benturan nilai yang membuat mereka pusing bahkan sering mengurangi wibawa mereka karena masyarakat yang menjadi kurang percaya.
Dalam kenyataan di Indonesia, kita juga melihat adanya kesulitan untuk memilih antara efisiensi dengan nilai keadian, nilai rasionalitas dengan nilai kepuasan dan nilai netralitas dengan nilai keberpihakan, serta nilai tentang besar kecilnya derajat intervensi.
Diantara contoh masalah nilai-nilai yang berbenturan, dapat menjelaskan betapa sulitnya pekerjaan seorang administrator. Implikasinya adalah seorang administrastor harus menguasai atau memiliki seni dalam mengatur dan memberikan pelayanan publik.
Disini administrator harus melakukan adjustmen sesuai engan kode etik profesi dan tuntutan masyarakatnya. Dengan keleluasaan yang diberikan kepadanya, ia harus mengambil keputusan dan melakukan berbagai kegiatannya dengan benar, dan selalu siap mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya