Penerapan Web Service pada Sistem Registrasi PPJK Muhammad Saiful Anas Sistem Informasi Fakulta Teknik Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
[email protected] ABSTRAK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha menata kembali pengelolaan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan mewajibkan setiap PPJK melakukan registrasi. Untuk mempermudah proses registrasi tersebut dibuat Sistem Registrasi PPJK. Alur proses dalam registrasi PPJK mensyaratkan adanya komunikasi data dari semua Kantor Wilayah DJBC dengan kantor Pusat. Untuk memenuhi hal ini diperlukan satu teknologi yang menjawab kebutuhan tersebut dengan kendala bandwith jaringan yang terbatas. Perkembangan teknologi telah banyak memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah teknologi web service untuk proses komunikasi data. Penerapan web service memiliki beberapa keuntungan yaitu komunikasi data melalui http atau Internet protocol yang terbuka, di support oleh pemain utama dalam dunia TI seperti Microsoft, SUN, IBM, W3C, Oracle. Web service dibangun berdasarkan text base document dengan format XML, sehingga untuk komunikasi data relatif lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi yang mengakses langsung database melalui suatu jaringan. Dalam Sistem Registrasi PPJK, Web service merupakan sarana utama yang digunakan dalam pertukaran database. Disamping sebagai sarana pertukaran data dan integrasi aplikasi, web service juga digunakan sebagai business layer dalam Sistem Registrasi PPJK. Di dalam business layer inilah bisnis proses aplikasi dituangkan sehingga aplikasi menjadi lebih modular, mempermudah maintenance dan pengembangan.
Pendahuluan Dewasa ini DJBC sedang melakukan berbagai pembenahan dalam setiap kegiatannya. Salah satu pembenahan yang dilakukan oleh DJBC adalah menata ulang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dalam dalam hal importir atau eksportir tidak dapat melakukan sendiri pengurusan pemberitahuan pabean, importir dan eksportir tersebut dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Disini dapat dilihat bahwa PPJK mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan kepabeanan kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk menjadi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan antara lain keharusan memiliki kejelasan dan kebenaran kedudukan, identitas pengurus dan penanggung jawab, dan kompetensi ahli kepabeanan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Peraturan ini mewajibkan semua PPJK untuk melakukan registrasi ke Tim Registrasi PPJK Kantor Pusat DJBC. PPJK baru dapat melaksanakan kegiatan kepabeanannya apabila telah memiliki Nomor Pokok yang diterbitkan oleh DJBC. Registrasi merupakan upaya untuk menertibkan PPJK yang jumlahnya semakin banyak, yang tidak jarang ada PPJK yang menyalahgunakan usahanya untuk melakukan kegiatan illegal terutama dibidang kepabeanan. Untuk
mendukung
pelaksanaan
registrasi
PPJK,
Direktorat
Informasi
Kepabeanan dan Cukai sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan otomasi sistem dan prosedur Kepabeanan dan Cukai, membuat Sistem Registrasi PPJK. Sistem ini dibuat untuk memudahkan PPJK dalam pengajuan registrasi, memudahkan pegawai dalam proses persetujuan registrasi dan menghindarkan terjadinya kolusi antara PPJK
dan pegawai DJBC selama proses tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sistem yang handal, aman dan mudah digunakan baik oleh PPJK dan oleh pegawai.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah Deskriptif. Artinya menjelaskan alur proses pada sistem Registrasi PPJK baik dari sisi PPJK maupun dari sisi pegawai, dan menjelaskan gambaran tentang teknologi web service, serta penerapannya dalam Sistem Registrasi PPJK.
PPJK Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap PPJK harus memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK dalam rangka akses kepabeanan baik secara manual maupun secara elektronik. Ada hal-hal baru yang tercantum dalam peraturan tersebut dimana kewajiban PPJK untuk melakukan registrasi harus memenuhi persyaratan Existence, responsibility, competence, dan auditable. Selain itu, nomor pokok PPJK berlaku diseluruh Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPPBC) diseluruh Indonesia. Hal baru lainnya adalah kewajiban PPJK yang lebih detail, yaitu kewajiban menggunakan perangkat dan modul sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk pembuatan dan penyerahan pemberitahuan pabean, serta pengenaan sanksi kepada PPJK secara bertahap mulai dari blokir dan pencabutan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya peraturan tersebut, seperti adanya database seluruh PPJK, dimana didalamnya terdapat profil masingmasing PPJK. Dengan adanya profil PPJK tersebut, maka dapat diterapkan manajemen risiko yang lebih komprehensif untuk pelayanan dan pengawasan kepabeanan atas
barang impor dan barang ekspor, yang pada akhirnya akan memperlancar arus barang impor maupun ekspor. Berdasarkan hal-hal tersebut dibuatlah Sistim Registrasi PPJK untuk memudahkan PPJK dalam melaksanakan registrasi, memudahkan pelaksanaan analisis bagi pegawai Bea Cukai dalam proses registrasi tersebut serta memudahkan integrasi dengan Sistem Pelayanan yang sudah ada. Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Registrasi PPJK adalah : 1. PPJK 2. Kantor Wilayah DJBC 3. Direktorat Teknis Kepabeanan 4. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Alur dalam Sistem Registrasi PPJK dibuat seperti Alur Sistem Registrasi Importir. Hal ini dilakukan mengingat proses yang dilakukan antara Registrasi PPJK dan Registrasi Importir hampir sama. Perbedaannya adalah unit pelaksana tugas untuk Registrasi PPJK adalah Direktorat Teknis Kepabeanan, sedangkan Registrasi Importir adalah Direktorat Audit. Disamping itu dengan melihat pengalaman dalam penerapan Sistem Registrasi Importir selama ini, diharapkan Sistem Registrasi PPJK dapat dibuat lebih baik. Dilihat dari pengembangan sistem, Sistem Registrasi PPJK dibagi menjadi dua macam aplikasi, yaitu : 1. Front end (Web based) : aplikasi yang digunakan oleh PPJK untuk mengisi form registrasi dan mengirimkannya ke DJBC yang dibuat web based (diakses melalui internet public). Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. 2. Back end (Smart Client) : aplikasi yang digunakan oleh pegawai DJBC untuk melakukan pemeriksaan dan analisa dari data registrasi PPJK untuk diberikan keputusan penerimaan atau penolakan registrasi (diakses melalui intranet DJBC)
Web Service Web Service adalah sekumpulan application logic beserta object-object dan method-method yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP (Simple Object Access Protocol ). Kelebihan penggunaan web service adalah format yang digunakan standar yaitu menggunakan format XML (Extensible Markup Language), sehingga dapat dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai system yang berbeda-beda platform maupun arsitektur. Disamping itu web service mempunyai kelebihan lain yaitu kemudahannya dalam pengiriman data, karena secara umum web service menggunakan protocol TCP/IP dan HTTP sebagai sarana komunikasinya. Seperti diketahui protocol HTTP merupakan protocol yang umum dipakai di internet. Untuk membentuk web service, terlebih dahulu harus dipahami unsur-unsur yang terdapat dalam web service, yaitu : 1. Extensible Markup Language (XML) : web service dibentuk diatas XML yang memiliki format yang standar dan independen. Tag-tag dalam XML akan menjelaskan mengenai informasi dan struktur suatu dokumen. 2. Simple Object Access Protocol (SOAP) : mengatur bagaimana web service menerima request dan respon. 3. Web Service Definition Language (WSDL) : menjelaskan method atau fungsi yang ada dari suatu web service, juga menjelaskan parameter apa saja yang ada dan hasil yang akan didapat pada saat meng-invoke web service.
Penerapan Web Service Dalam Sistem Registrasi PPJK Dalam Sistem Registrasi PPJK web service merupakan sarana utama yang digunakan dalam pertukaran database. Beberapa hal yang dikembangkan dalam Sistem Registrasi PPJK terkait teknologi web service adalah :
1.
Web service untuk transfer data Front End Operasional Aplikasi Front End adalah menggunakan database MySQL, sedangkan untuk database Back end menggunakan Oracle, sehingga diperlukan mediasi untuk pertukaran data antara database MySQL dan Oracle. Untuk lebih memudahkan proses mediasi tersebut maka dibuatlah web service sebagai layer mediasinya. Web service yang dibuat untuk aplikasi front end terdiri dari berberapa function/method yang secara umum meliputi : a. Function transfer data dari aplikasi frontend ke dalam database back end (dari database MySQL ke database Oracle) b. Function Pengiriman respon registrasi dari aplikasi backend ke database front end (dari database Oracle ke database MySQL)
2.
Web service untuk proses Back end Aplikasi back end dibuat menggunakan konsep Smart Client. Proses koneksi data tidak dilakukan secara langsung ke database, melainkan melalui suatu mediasi yaitu web service. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain : a. Luasnya cakupan geografis user User yang memakai sistem registrasi PPJK meliputi seluruh Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia, sehingga perlu dicarikan cara komunikasi dengan database yang paling efisien. Web service dapat diakses dengan hanya menggunakan protokol http, yang relatif lebih mudah diakses sehingga masalah cakupan geografis user yang besar bisa diatasi. Kondisi jaringan yang kurang memadai b. Indonesia memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan dimana hanya di beberapa tempat di Indonesia saja yang memiliki bandwith yang besar. Dengan kondisi kanwil yang tersebar, jaringan milik Bea Cukai ke semua Kanwil dan Direktorat cukup beragam, antara lain :
terkoneksi dengan Lan (100 Mbps) : 2 kanwil, 2 Direktorat
terkoneksi dengan MPLS (512 Kbps) : 1 KPU
terkoneksi dengan MPLS (128 Kbps) : 8 kanwil, 1 KPU
terkoneksi dengan VPN dial (64 Kbps) : 6 kanwil
Mengingat banyak kanwil menggunakan VPN dial dengan maksimal koneksi 64 kbps, tidak dimungkinkan untuk melakukan koneksi ke database secara langsung. Penggunaan web service dan aplikasi smart client sangat sesuai dengan kondisi seperti ini. Komunikasi antara server dan client hanya dalam hal komunikasi data dengan menggunakan text based (XML format) sehingga ringan dari sisi bandwith jaringan. Sedangkan untuk interface tidak perlu mengambil dari server karena telah terinstall sebelumnya di client. Proses update di komputer client yang membutuhkan koneksi ke server hanya terjadi apabila ada update di sisi smart client application. 3.
Aspek Keamanan Web service Penerapan aspek keamanan pada web service Sistem Registrasi PPJK dilakukan dengan memakai header pada setiap akses terhadap function/method yang dibuat. Setiap kali client melakukan request kepada web service, server akan mengecek apakah header yang dikirimkan oleh client benar atau tidak. Apabila header yang dikirimkan salah, maka request tidak akan diproses. Pengecekan header dinilai sudah cukup untuk menghindari adanya penetrasi dari pihak luar yang ingin memasuki data untuk tujuan buruk ataupun denial of service (DOS) yaitu melakukan request web service secara terus menerus. Serangan DOS dimaksudkan untuk menghabiskan sumber daya server sehingga tidak mampu melayani request yang banyak pada saat bersamaan. Pengamanan sederhana seperti ini dilakukan mengingat web service yang dibuat tidak diekspos ke public internet, dan hanya di-consume oleh internal application sebagai sarana untuk mediasi sistem.
4.
Point to point web service Skema web service yang digunakan dalam Sistem Registrasi PPJK adalah point to point web service seperti terlihat pada gambar di bawah ini :
Web service yang dibuat khusus diperuntukkan bagi aplikasi smart client dan aplikasi web registrasi PPJK. Client yang mengakses web service terhubung langsung ke server web service tanpa melalui semacam service hub seperti halnya pada penerapan Service Oriented Architecture (SOA). Fungsi / service yang dibuat belum bisa digunakan oleh aplikasi lain seperti halnya SOA. Salah satu alasan dipilihnya skema seperti ini adalah pada saat pengembangan aplikasi, belum ada aplikasi lain yang mengimplementasikan web service, sehingga belum ada serviceservice lain yang bisa digunakan oleh Sistem registrasi PPJK. Disamping itu untuk implementasi SOA, diperlukan adanya service hub yang tentu saja membutuhkan resource lebih untuk mengembangkannya.
Web service sebagai service / business layer Sistem Registrasi PPJK Sistem Registrasi PPJK dibuat berdasarkan arsitektur yang menggunakan beberapa layer didalamnya. Pembentukan layer ini dimaksudkan untuk mempermudah maintenance dan pengembangan aplikasi, modular dan diarahkan kepada service oriented architecture yang akan menjadi landasan kebijakan IT di DJBC. Berikut ini adalah gambar dari arsitektur Sistem Registrasi PPJK :
Sistem Registrasi PPJK dibuat dalam tiga layer utama yaitu : 1. Database layer : tempat penyimpanan data transaksi registrasi PPJK (DBPPJK) dan manajemen user aplikasi (DBUser) 2. Service Layer : pada layer ini ditempatkan proses bisnis dari aplikasi dimana apllication logic yang terkait dengan proses bisnis backend ditempatkan disini. Terdapat dua macam service yang dibuat yaitu User Service (untuk manajemen user) dan PPJK service (untuk prosestransaksi PPJK). Pada masing-masing layer di Service layer ini terdapat tiga sub layer yaitu : a. Web service interface : interface dari web service yang menyediakan berbagai fungsi/method yang diperlukan bagi aplikasi lain. b. Business process : layer tempat application logic c. Data Access layer : layer yang berhubungan langsung dengan database 3. Application Layer : pada layer ini sebenarnya merupakan aplikasi yang diakses langsung oleh user, dimana di dalamnya terdapat beberapa layer seperti : a. presentation layer : form, report b. business logic layer : application logic pada level presentation
c. data access layer : berhubungan dengan database lokal d. service agent : web service reference untuk berhubungan dengan web service di service layer e. database untuk web based application : local database untuk transaksi registrasi di web. Penggunaan web service sebagai service layer berfungsi sebagai mediator antara database dan aplikasi serta proses bisnis sistim. Beberapa keuntungan penggunaan web service sebagai layer bisnis proses dalam Sistem Registrasi PPJK adalah : memudahkan maintenance program : apabila ada update yang berkaitan dengan proses bisnis, yang perlu diupdate hanyalah layer service yang berada di server pusat sedangkan client tidak perlu melakukan update. Proses bisnis yang diletakkan di server pusat akan lebih memperkuat sisi security program, karena client tidak bisa mengakses secara langsung logika bisnis di server tanpa melalui web service interface. Proses komunikasi antara client dan server terjadi antara service agent di sisi client dan web service interface di sisi server. Penterjemahan fungsi business layer pada web service adalah dengan membuat fungsi-fungsi atau method-method yang digunakan dalam aplikasi sebagai landasan bisnis proses aplikasi tersebut, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini :
Pada sisi client juga terdapat bisnis proses aplikasi. Akan tetapi bisnis proses di client tidak terkait langsung dengan database, melainkan lebih kepada pengaturan tampilan form ataupun report. Sedangkan bisnis proses pada web service merupakan logika bisnis aplikasi yang mengakses langsung ke database, melakukan insert update, dan delete data. Bisnis proses dalam web service ini mengatur hal-hal yang menjadi aturan dalam aplikasi seperti kewenangan user, log aplikasi, serta penterjemahan logika bisnis ke dalam logika program.
Kesimpulan Dari beberapa materi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Setiap PPJK harus memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK dalam rangka akses kepabeanan baik secara manual maupun secara elektronik. Untuk mendapatkan Nomor Pokok PPJK, PPJK harus melakukan registrasi melalui Sistem Registrasi PPJK. 2. Sistem Registrasi PPJK dibagi menjadi dua macam aplikasi, yaitu : a. Front End (Web based) : aplikasi yang digunakan oleh PPJK untuk mengisi form registrasi dan mengirimkannya ke DJBC yang dibuat web based (diakses melalui internet public). Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. b. Back End (Smart Client) : aplikasi yang digunakan oleh pegawai DJBC untuk melakukan pemeriksaan dan analisa dari data registrasi PPJK untuk diberikan keputusan penerimaan atau penolakan registrasi (diakses melalui intranet DJBC) 3. Integrasi antara Front End dan Back End Apllication dibuat melalui web service. Web Service adalah sekumpulan application logic beserta object-object dan method-method yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke
internet sehingga dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP ( Simple Object Access Protocol ). 4. Penerapan web service memiliki beberapa keuntungan yaitu komunikasi data melalui http atau Internet protocol yang terbuka, di support oleh pemain utama dalam dunia TI seperti Microsoft, SUN, IBM, W3C, Oracle. Web service dibangun berdasarkan text base document dengan format XML, sehingga untuk komunikasi data relatif lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi yang mengakses langsung database melalui suatu jaringan. 5. Dalam Sistem Registrasi PPJK, Web service merupakan sarana utama yang digunakan dalam pertukaran database. Web service yang dibuat dalam sistem ini adalah : a. Web service untuk transfer data FrontEnd : web service ini dibuat dengan alasan Security, perbedaan platform server dan aplikasi, serta adanya perbedaan database b. Web service untuk proses Backend dibuat dengan alasan luasnya cakupan geografis user, serta kondisi jaringan yang kurang memadai. 6.
Disamping sebagai sarana pertukaran data dan integrasi aplikasi, web service juga digunakan sebagai business layer dalam Sistem Registrasi PPJK. Di dalam business layer inilah bisnis proses aplikasi dituangkan sehingga aplikasi menjadi lebih modular, mempermudah maintenance dan pengembangan.
Daftar Pustaka Mubarok , Khilmi (2012). “Penggunaan Teknologi Web Service pada Sistem Registrasi PPJK” . Dit. IKC DJBC : Pranata Komputer Pertama . Hadiwinata, Mario. 2005. “Pemrograman XML Web Service dengan VB.Net”, Project Otak, http://otak.csharpindonesia.net.
Hashimi, Sayed Y., Steffan, Scott J. , 2005. “Pro Service-Oriented Smart Clients with .NET 2.0”, Appress, California-USA Rusiawan, FX. Dwi I. 2003. “Tinjauan Aspek Keamanan Sistim Web Service”, Program Studi Magister Teknologi Informasi - Dept. Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
