PRO-KONTRA REGULASI TEMBAKAU

PRO-KONTRA REGULASI TEMBAKAU Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Selama ini publik mengenalnya sebagai Rancangan PP Tembakau. PP ini sudah disahkan dan berlaku sejak 24 Desember lalu, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memperkenalkan Roadmap Industri Tembakau. Roadmap mempertimbangkan tiga prioritas utama bagi sektor tembakau di Indonesia (ketenagakerjaan, pendapatan negara dan kesehatan masyarakat) dan menetapkan batas-batas waktu regulasi dari tahun 2007-2020. Dari sektor perekonomian sudah kita ketahui bersama, bahwa industri rokok menyumbang sebanyak 78 miliar. Tahun berikutnya, diperkirakan mencapai 85 hingga 90 miliar. Bahkan target pada 2013 berkisar hingga 100 miliar dan itu baru sumbangan dari cukainya saja, belum termasuk pajaknya. Akan tetapi, berdasarkan data dan fakta dilapangan mengenai tembakau dan produk yang mengandung bahan tersebut seperti rokok, secara makro Pemerintah menghitung bahwa sepanjang 2010 tak kurang 231,27 triliun dikeluarkan pemerintah dan masyarakat terkait tembakau. Pengeluaran ini terdiri dari 138 triliun untuk pembelian rokok, 2,11 triliun untuk biaya perawatan kesehatan termasuk rawat inap dam jalan bagi penderita gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok, 91,16 triliun untuk kehilangan produktivitas karena kematian premature dan morbiditas disabilitas. Sementara pendapatan Negara dari Cukai tembakau sepanjang 2010 hanya mencapai 55 triliun. Dilihat dari sektor ketenagakerjaan, banyak tenaga kerja terserap dalam industri rokok, dari proses pemanenan dan jumlah buruh pelinting rokok yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak yang menggantungkan hidupnya dari sektor industri rokok tersebut. Regulasi tersebut secara tidak langsung akan menurunkan produksi rokok, dan banyak perusahaan rokok yang akan gulung tikar. Jika hal tersebut terjadi, maka akan sangat banyak buruh yang diberhentikan dan menciptakan banyak pengangguran. Salah satu isi regulasi itu kemudian mengarahkan petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. Sementara

kehidupan para petani dari tembakau, dan belum ada industri lain yang siap kalau para petani mengalihkan tanaman. Lalu bagaimana nasib para petani ini? Di Indonesia, iklan dan promosi rokok amat leluasa dan masif. Masyarakat dan pemerintah amat permisif terhadap para perokok sehingga meski di sejumlah daerah merokok di tempat dan angkutan umum dilarang oleh peraturan daerah, tetap saja para perokok leluasa menyemburkan racun asap rokoknya di mana pun. Televisi, radio, dan media cetak di Indonesia umumnya juga amat haus akan iklan rokok. Ini belum termasuk media luar ruang yang masih tetap diizinkan oleh PP No 109/2012. Menurut saya beberapa hal yang harus dilakukan agar terjadi win-win solution adalah kenaikan harga rokok karena pajak yang lebih tinggi adalah cara yang paling efektif, utuk mendorong para perokok agar berhenti merokok. Selain itu tentunya juga mencegah anak dan remaja agar tidak memulai merokok. Sebenarnya negara mampu menciptakan aturan pajak khusus, terkait cukai rokok. Selain itu pemberian bahaya merokok dan larangan merokok pada setiap bungkus rokok yang harus dilengkapi dengan gambar, karena berdasarkan penelitian, sebuah himbauan akan lebih diperhatikan jika tidak hanya mencantumkan dalam bentuk tulisan saja tetapi juga dalam bentuk gambar. Pemasaran produk tembakau juga lebih diperketat dan dibatasi lagi. Larangan merokok di tempat umum juga harus ditegakkan. Cara lain yang lebih ampuh adalah dengan menghambat karir dan kepangkatan para perokok, khususnya di bidang layanan kesehatan. Para calon mahasiswa fakultas kedokteran, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya tidak boleh merokok. Dokter dan perawat yang merokok tidak akan diterima sebagai karyawan atau PNS baru di setiap RS dan institusi kesehatan lainnya. Jadi regulasi tembakau perlu dikaji ulang dan lebih mendalam dengan melihat dari berbagai sektor, dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari regulasi tersebut. Jika memang diperlukan regulasi tersebut, diharapkan adanya jaminan pekerjaan dari para buruh yg jumlahnya sangat banyak tersebut pada pekerjaan baru yang juga mapan dan layak.