Resume.docx

RESUME
Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc dalam bukunya yang berjudul "Matahari Akan Terbit di Barat" cetakan ketiga terbitan Alqadrie Center Press tahun 2016. Bagian pertama pembahasan tentang 'Kelompok Etnis dan Kesadaran Etnis, Etnisitas, Pluralisme, Multikulturalisme dan Demokrasi. Pada BAB I 'Pluralisme, Multikulturalisme dan Demokrasi' halaman 2 sampai halaman 5 dan pada BAB II 'Karakter Multikultural dan Masyarakat Multikultural' halaman 6 sampai halaman 10.
Pluralisme adalah kondisi masyarakat sebagai realitas dengan komposisi penduduk yang beragam asal keturunan, etnis, suku, budaya, ras/kelompok, agama, pemahaman atau ideologi dan sebagainya. Multikulturalisme adalah karakter atau kondisi yang harus diperbuat sebagai konsekuensi menjadi anggota masyarakat yang prural. Menurut Parsudi Suparlan (2001a;b;2002) masyarakat multikultural adalah masyarakat bercorak majemuk (prural society) dalam mana corak masyarakat Indonesia yang 'Bhinneka Tunggal Ika' bukan lagi keanekaragaman kelompok etnis/suku bangsa, agama dan budaya, melainkan keanekaragaman kebudayaan di dalam masyarakat Indonesia.
Pluralisme sangat erat kaitannya dengan multikulturalisme. Dapat digambarkan, bahwa masyarakat multikultural merupakan buah dari biji masyarakat pluralisme. Masyarakat prural itu sendiri membutuhkan pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya hidup bersama dan menciptakan karakter multikultural. Sehingga, masyarakat multikultural juga berguna untuk hubungan timbal balik dengan prinsip demokrasi, tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen konflik.
Prinsip demokrasi terdapat dalam budaya masyarakat multikultural seperti menghargai perbedaan pendapat, ide, hasil karya atau keberagaman dengan disertai sikap tolerasi satu dengan yang lain. Di Indonesia sendiri, masyarakat multikulturalisme telah ada jauh sebelum kemerdekaan bangsa. Diterimanya kaum Portugis dan Hindia Belanda yang kemudian menjadi penjajah merupakan bukti unsur multikultural di Indonesia. Gerakan-gerakan usaha kemerdekaan, sumpah pemuda, pancasila, UUD 1945 beserta alinea dan batang tubuh, semangat saling asah, asih dan asuh merupakan bukti nyata kalau Indonesia adalah negara yang bernafaskan semangat multikultural. Hal penting yang harus dilakukan bangsa ini adalah membangun kembali harga diri bangsa, dengan melakukan aksi nyata yang dibarengi semangat dan ideologi multikultural.
Di sisi lain, topik mengenai karakter multikultural dan masyarakat multikultural cukup hangat diperdebatkan. Masalah yang mana lebih dulu antara karakter dibandingkan masyarakat terdapat dua pendapat: (1) karakter multikultural lebih dulu dari masyarakat multikultural, dan (2) masyarakat multikultural lebih dulu dibandingkan karakter multikultural. Menurut perspektif pendapat pertama, untuk menjadi masyarakat yang multikultural yaitu masyarakat prural yang memahami perbedaan dan saling toleransi, hal utama yang diperlukan adalah kesadaran setiap pribadi anggota masyarakat. Dengan demikian, lingkungan multikultural terbentuk dengan sendirinya. Sedangkan menurut perspektif pendapat kedua, keadaan lingkungan, instansi atau lembaga berwenang lebih memegang peran untuk membentuk kondisi multikultural yang ideal. Dengan struktur lembaga jelas dan aturan yang kuat, maka semua warga akan terdorong untuk bertindak multikultural.
Pendapat pertama dipengaruhi oleh perspektif yang berdasarkan paradigma humanisme radikal (radical humanism). Paradigma ini berkeinginan mengadakan perubahan secepatnya menurut pandangan subyektif yang berpijak pada kesadaran manusia (Mansour Fakih. 2001. Sesat Fikir Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial, hal: 17-43). Sebaliknya, pendapat pertama dipengaruhi oleh perspektif yang berdasarkan paradigma strukturalisme (radical structuralism). Paradigma ini memperjuangkan perubahan berdasarkan pandangan obyektivisme yang menitik beratkan pada masyarakat atau instansi yang rela berkorban.
Akan tetapi pada dasarnya karakter dan unsur multikultural hendaknya ada secara bersamaan baik di dalam pribadi dan pada perilaku keseharian seseorang maupun di dalam kelompok atau instansi dan masyarakat. Dengan demikian, bangsa prural dan demokratis ini dapat menjadi teladan bagi bangsa lain. (Syarif Ibrahim Alqadrie, 2016: 9-10)