sejarah parpol

Sejarah Partai Politik (Parpol)
Sejarah partai politik merupakan tema yang menarik untuk dibahas, karena kegiatan politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan berpolitik, partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Mengingat bahwa kesadaran masyarakat untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam setiap agenda politik, terlebih ketika Pemilihan umum (Pemilu). 

Ilustrasi (sumber foto: funknbeans.com)
Semakin maraknya kehadiran partai politik di tengah-tengah kita, oleh beberapa pihak memang dikatakan sebagai meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam berperan lebih di setiap agenda politik. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi ironi tersendiri karena marak pula kepentingan yang di obral untuk menjadi pemenang kursi kuasa, baik level legislatif atau eksekutif.
Partai politik memang merupakan organisasi yang dapat dikatakan jauh lebih muda dibanding Negara. Pasalnya, studi mengenai partai politik baru dimulai pada abad ke-20. Walaupun arah dan fokus penelitian tentang partai politik lambat. Namun dalam struktur dunia modern sekarang ini, pembahasan tentang partai politik menjadi sebuah subjek pembahasan yang banyak dibahas, terlebih dalam momen-momen politik tertentu. Itulah mengapa sejarah perkembangan partai politik dari masa ke masa juga menjadi penting agar kita tahu bahwa ada organisasi yang inherent dalam kehidupan politik selain Negara, yakni partai politik. (Silakan Baca: Pengertian Partai Politik)
Sejarah Perkembangan Partai Politik
Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Seiring dengan berkembangnya diskursus bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang secara spontan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.(Baca juga:Sejarah Demokrasi di Indonesia)
Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik di dalam parlemen. Kegiatan ini mulanya bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. (Wajib Dibaca: Sejarah Partai Politik di Indonesia)
Pada dekade 19-an lahirlah partai politik yang dibentuk untuk menggalang dukungan secara politik di parlemen. Hal ini muncul karena kesadaran politik yang dirasa perlu untuk memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen. Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum. Partai ini juga mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, maka dari itu ia sering dinamakan partai massa.
 Partai ini biasanya terdiri dari berbagai aliran politik yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan program tertentu. Hal ini menjadi terlalu luas dan agak kabur karena harus memperjuangkan terlalu banyak kepentingan yang berbeda dari setiap aliran politik. Contohnya Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat. (Baca juga:Pengertian Politik)
Dalam perkembangannya, di Barat timbul pula partai yang lahir diluar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan berlandaskan pada suatu asa atau ideologi atau Weltanschauung tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya.
Selanjutnya, pada masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu parta "Kiri" dan partai "Kanan". Kemudian muncul pula konsep pertentangan politik, "Kiri" versus "Kanan".
Pembagian "Kiri" versus "Kanan" berasal dari Revolusi Prancis waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879. Para pendukung raja dan struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung ketua, sedangkan mereka yang ingin perubahan dan reformasi duduk di sebelah kiri. Jika dewasa ini pengertian "Kiri"/"Kanan" digambar dalam suatu spektrum linier, maka terdapat di satu ujung sikap "extrem Kiri" (yaitu campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total), dan ujung yang lain sikap "extrem kanan" (pasar bebas secara total).
Perbedaan Ideologi "Kiri" dan "Kanan"
"KIRI"
"KANAN"
Perubahan kemajuanKesetaraan (equality) untuk lapisan bawahCampur tangan negara (dalam kehidupan sosial/ekonomi)
 
Hak
Status quo, konservatifPrivilege (untuk lapisan atas)Pasar Bebas
 
 
Kewajiban
Sumber bacaan / Referensi:
1. Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
2. Budiarjo,Mariam, 1998, "Partisipasi dan Partai Politik", Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia diakses pada 19 April 2014, 09:22






Sejarah Partai Politik di Indonesia
Sejarah partai politik di Indonesia mulai dan berkembang bukan ketika Indonesia merdeka secara de jure pada tahun 1945. Akan tetapi partai politik di Indonesia telah ada ketika jaman Hindia-Belanda atau sebelum Indonesia merdeka.

Parta Politik Pertama di Indonesia, Indische Partij
Parpol yang pertama ada di Indonesia adalah De Indische Partij yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Tujuan pembentukan parpol itu adalah untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekalipun paham tentang Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri parpol ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia-Belanda merupakan kesatuan. (Baca Juga:Sejarah Partai Politik)

Seiring perkembangan kondisi politik di Indoneisa berbagai parpol pun muncul dengan coraknya masing-masing, baik yang berorientasi nasionalisme, agama maupun sosialisme. Pada masa penjajahan Belanda jelas sekali bahwa mayoritas parpol yang dibentuk bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga muncul slogan "Merdeka Harga Mati!" dari kalangan tersebut. Namun tidak demikian bagi beberapa parpol yang dibentuk orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda.
Parpol yang terlihat unggul pada saat itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pada mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dibentuk pada 4 Juli 1927 oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Tjokrohadisuryo dan Mr. Sunaryo.. Kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin Ir Sukarno atau Bung Karno yang pada 17 Agustus 1945 bersama Drs. Mohamad Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia.
Pada 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pandangannya depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung). Uraian yang beliau beri nama Pancasila kemudian diterima sidang dan kemudian dengan beberapa perubahan redaksional ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia ada partai politik. Semula hendak dibentuk parpol tunggal, tapi kemudian dimungkinkan berdirinya banyak parpol.
Itu berarti bahwa parpol oleh para Pendiri Negara tidak dinilai dan dianggap bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila, sekalipun asal mulanya di masyarakat Barat yang dasarnya menganut individualisme dan liberalisme. Namun karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, mekanisme parpol, perilaku parpol dan tindak-tanduk parpol itu harus pula sesuai dengan nilai dasar Pancasila, yaitu Perbedaan dalam Kesatuan dan Kesatuan dalam Perbedaan.
Perkembangan Partai Politik Indonesia 1908-Sekarang (Reformasi)
Periode Pemerintahan
Periode Demokrasi
Jumlah Partai
1908-1942
Zaman Kolonial
Multipartai
1942-1945
Zaman Pendudukan Jepang
Tidak ada
22 Agustus 1945-
14 November 1945
Sistem Presidensiil
1. 22 Agustus 1945
2. 3 November 1945
Satu partai (PNI)
Multipartai
14 November 1945-1950
1950-1959
Demokrasi Parlementer
14 November 1945
1955
Mulai sistem parlementer
Pemilu dengan lebih dari 20 partai
1959-1965
Demokrasi Terpimpin
1959
1960
Dikeluarkan penpres 7/1959 (mencabut maklumat Pemerintah 3 November 1945 dan melakukan penyederhanaan partai). Hanya 10 partai yang diakui (PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti), sedangkan Masjumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960..dibentuk Front Nasional yang mewakili semua kekuatan politik termasuk PKI, Front Nasional ini memberikan kesempatan kepada golongan fungsional dan ABRI yang sebelumnya kurang berpartisipasi. PKI dapat masuk ke Front Nasional karena didasarkan prinsip NASAKOM
1965-1998
Demokrasi Pancasila
1966
7 Juli 1967
1967-1969
1973
1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997
1982
1984
1996
PKI dan Partindo dibubarkanKonsensus Nasional, 100 anggota DPR diangkatEksperimen Dwipartai dan Dwigroup dilakukan dibeberapa Kabupaten di Jawa Barat, namun dihentikan pada awal 1969.Penggabungan Partai menjadi tiga orsospol (9 partai + 1 Golongan Karya)Pemilu hanya diikuti oleh 3 orsospol (sistem multipartai terbatas)
Pancasila satu-satunya asas (asas tunggal)
NU Khittah
PDI pecah
1998
21 Mei 1998
Reformasi dengan multipartai
1998 – Sekarang
Reformasi
Multi-Partai
Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung, One man One Vote











sejarah terbentuknya partai politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.
Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.
Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembanganya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.
Di Indonesia
Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.
Masa penjajahan Belanda.
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.
Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.
Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.
Masa pendudukan Jepang
Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.
Masa Merdeka (mulai 1945).
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).
Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai terus berlanjut hingga pemilu 2004 nanti.
Berikut ini adalah nama-nama partai politik yang mengikuti pemilu
Pemilu 1955
Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%).
Pemilu 1971
Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:
Partai Katolik
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Nahdlatul Ulama
Partai Muslimin Indonesa
Golongan Karya
Partai Kristen Indonesia
Partai Musyawarah Rakyat Banyak
Partai Nasional Indonesia
Partai Islam PERTI
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
Pemilu 1977-1997
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:
Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu 1999
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:
1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia – Supeni
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam
7. Partai Kebangkitan Ummat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Ummat
26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia
Pemilu 2004
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002
Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi
2. Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia
Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001
Asas: Pancasila dan UUD 1945
Ketua Umum: Muchtar Pakpahan
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
3. Partai Bulan Bintang
Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998
Asas: Islam
Ketua Umum: Hamdan Zoelvan
Keterangan: Electoral Threshold
4. Partai Merdeka
Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Adi Sasono
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
5. Partai Persatuan Pembangunan
Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973
Asas: Islam
Ketua Umum: Hamzah Haz
Keterangan: Electoral Threshold
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: M Ryaas Rasyid
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
Didirikan: Jakarta, 23 September 2002
Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
Ketua Umum: Sjahrir
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002
Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum: Eros Djarot
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
9. Partai Demokrat
Didirikan: Jakarta, 9 September 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: S Budhisantoso
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003
Asas: Pancasila
Ketua Umum: H Dimmy Haryanto
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003
Asas: Islam
Ketua Umum: KH Syukron Ma'mun
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
13. Partai Amanat Nasional
Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Soetrisno Bachir
Keterangan: Electoral Threshold
14. Partai Karya Peduli Bangsa
Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
15. Partai Kebangkitan Bangsa
Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab
Keterangan: Electoral Threshold
16. Partai Keadilan Sejahtera
Didirikan: Jakarta, 20 April 2002
Asas: Islam
Ketua Umum: Tifatul Sembiring
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
17. Partai Bintang Reformasi
Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002
Asas: Islam
Ketua Umum: KH Zainuddin MZ
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Keterangan: Electoral Threshold
19. Partai Damai Sejahtera
Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
20. Partai Golongan Karya
Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Jusuf Kalla
Keterangan: Electoral Threshold
21. Partai Patriot Pancasila
Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
22. Partai Sarikat Indonesia
Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
23. Partai Persatuan Daerah
Didirikan: Jakarta, 18 November 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Oesman Sapta
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
24. Partai Pelopor
Didirikan: Jakarta, 29 November 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
Pemilu 2009
Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, yaitu:
Partai politik nasional:
1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Barisan Nasional (Barnas)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
9. Partai Amanat Nasional (PAN)*
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*
16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17. Partai Karya Perjuangan (PKP)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*
20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*
21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22. Partai Pelopor*
23. Partai Golongan Karya (Golkar)*
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)*
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
27. Partai Bulan Bintang (PBB)*
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)*
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat*
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
43. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
44. Partai Buruh
Partai Aceh:
35. Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)[2]
36. Partai Daulat Aceh (PDA)
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
38. Partai Rakyat Aceh (PRA)[3]
39. Partai Aceh (PA)
40. Partai Bersatu Aceh (PBA)