TUBES.docx

Dana Dukungan Tunai Viability Gap Fund (VGF)
sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Infrastruktur merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh dan dapat dikatakan sebagai penunjang laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dimana pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 4,73 persen namun Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen untuk menjadi negara maju pada tahun 2015, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indoensia masih jauh dari harapan. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuka peluang investasi yang berkaitan dengan infrastruktur.
Namun penyediaan infrastruktur yang ada di Indonesia masih terkendala beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling krusial adalah adanya kendala pada prastudi kelayakan yang dilakukan dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur. Prastudi kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan resiko, lingkungan, dan sosial. Yang nantinya dilanjutkan dengan studi kelayakan guna mengetahui kelayakan finansial yang dimiliki (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur). Penerapan studi kelayakan dilakukan untuk proyek yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta.
Lantas apa peran pemerintah dalam proyek yang tidak layak secara finansial?
Dewasa ini pemerintah tidak hanya berpangku tangan dan kemudian terkesan melalukan pembiaran terhadap proyek yangtidak layak secara finansial. Guna meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah menawarkan skema pembiayaan yang disebut dengan Dana Dukungan Tunai (Viability Gap Fund-VGF) yang ditawarkan untuk investor yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur namun proyek yang dimiliki tidak mempunyai kelayakan finansial. VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPS dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan minat dan partisipasi swasta serta guna mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
Apa saja kriteria proyek KPS yang dapat memperoleh VGF?
VGF merupakan belanja APB yang diberikan dalam bentuk tunai kepada proyek KPS atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi yang tidak mendominasi, namun bukan biaya terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan. Kriteria proyek KPS yang dapat mengajukan VGF yaitu,
Proyek KPS telah memenuhi kelayakan ekonomi tetapi belum memenuhi kelayakan finansial;
Menerapkan prinsip pengguna membayar (tarif/user charge);
Biaya investasi paling kurang senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
Badan usaha swasta pemenang lelang yang ditetapkan oleh pemerintah PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif sesuai dengan peraturan tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
Perjanjian KPS mengatur skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama kepada Pemerintah PPK pada akhir periode kerjasama;
Hasil prastudi kelayakan pada proyek KPS tersebut harus (1) mencantumkan pembagian risiko yang optimal antara Pemerintah/PJPK dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama/Badan Usaha Pemegang Lelang; (2) menyimpulkan bahwa proyek KPS tersebut layak secara ekonomi, yang juga meliputi aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan (3) menunjukkan bahwa proyek kerjasama tersebut menjadi layak secara finansial dengan diberikannya dukungan kelayakan VGF.
Kemudian manfaat apa yang didapatkan dengan adanya VGF?
Pemberian VGF diharapkan dapat menurunkan biaya konstruksi proyek infrastruktur sehingga terjadi pengembalian investasi kepada investor proyek. Hal ini juga berdampak pada peningkatan minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seiring dengan itu, infrastruktur yang ada akan mampu melayani kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.